Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Proses Hukum Tak Seharusnya Menunda Pelantikan

Kamis 08-May-2025 21:00 WIB

136

Proses Hukum Tak Seharusnya Menunda Pelantikan

Foto : cenderawasihpos_jawapos

Brominemedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura masih mempunyai pekerjaan rumah yang dianggap cukup berat, yakni pelantikan anggota DPR Kota Jayapura jalur pengangkatan adat yang telah dinyatakan lolos seleksi, namun hingga kini belum dilantik. Sebab, masih ada protes dan upaya hukum yang dilakukan sejumlah calon yang tidak lolos.

Wakil I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba mengakui masih ada proses upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) terkait hasil seleksi Pansel calon anggota DPRK jalur pengangkatan ini.   
“Terkait rencana pelantikan calon anggota DPRK yang masih menyisakan persoalan administrasi dan banding di PT TUN, ini  mencerminkan posisi yang mendukung keberlanjutan proses pelantikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Max dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai pimpinan DPR, Max menyatakan sikap tetap mendukung keputusan Fraksi untuk melaksanakan pelantikan, dengan alasan telah terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur   Papua sebagai dasar hukum.

Menurutnya, dalam situasi seperti ini, pelantikan tetap bisa dilakukan meski  belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht) dari PT TUN yang membatalkan SK tersebut. “Artinya, proses hukum yang masih berjalan tidak otomatis menunda pelantikan, kecuali ada perintah penundaan dari pengadilan atau pencabutan SK,” jelas Max.

Intinya kata politikus partai Nasdem itu mengatakan sikap lembaga DPR Kota Jayapura tetap mengacu pada SK Gubernur sebagai landasan yang sah pelantikan. Sebagai wakil rakyat, Max mengatakan bahwa pihaknya di DPRK tentu menghormati proses hukum yang berlaku. Namun menurutnya pelantikan tidak harus menunggu keputusan berkekuatan tetap jika tidak ada perintah penundaan resmi.

“Mendukung keputusan Fraksi sebagai representasi sikap politik lembaga. Kelima Fraksi telah mendukung Proses pelantikan dengan Dasar SK Gubernur,” pungkasnya.

Share:

KOLOM PIALA DUNIA 2022 SAINS FINANCE LIFESTYLE KULINER

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Sahroni: Gaji yang Diterima DPR Bakal Dikembalikan ke Rakyat

Sahroni memastikan anggota DPR memberikan perhatian ke masyarakat. Uang gaji yang diterima legislator bakal dikembalikan juga ke rakyat.

Rabu 20-Aug-2025 20:50 WIB

Sahroni: Gaji yang Diterima DPR Bakal Dikembalikan ke Rakyat
EVENT Wali Kota Malang Resmikan SPPG Kartika Nawa, Jangkau 9 Sekolah di Klojen

Wali Kota Malang Resmikan SPPG Kartika Nawa, Jangkau 9 Sekolah di Klojen.

Rabu 20-Aug-2025 20:47 WIB

Wali Kota Malang Resmikan SPPG Kartika Nawa, Jangkau 9 Sekolah di Klojen
PENDIDIKAN Pendidikan Jarak Jauh Mulai Dilaksanakan Tahun Depan

Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimplementasikan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di seluruh provinsi tahun depan merupakan langkah yang bagus.

Senin 18-Aug-2025 20:48 WIB

Pendidikan Jarak Jauh Mulai Dilaksanakan Tahun Depan
PEMERINTAHAN Polres Bengkalis Sidak 4 Gudang Beras Pastikan Stok Aman, Tak Ada Penimbunan

Polres Bengkalis melakukan pengecekan di 4 gudang beras untuk memastikan stok aman dan mencegah penimbunan. Stok beras stabil dan harga belum meningkat.

Kamis 14-Aug-2025 20:52 WIB

Polres Bengkalis Sidak 4 Gudang Beras Pastikan Stok Aman, Tak Ada Penimbunan
PEMERINTAHAN Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50 Ribu Unit, Menaker: Buka Lapangan Kerja

Yassierli menuturkan, pembangunan rumah subsidi memiliki dampak ekonomi luas karena akan melibatkan banyak pemasok hingga pekerja

Kamis 14-Aug-2025 20:46 WIB

Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50 Ribu Unit, Menaker: Buka Lapangan Kerja

Tulis Komentar

Rekomendasi