Rabu 05-Jun-2024 20:17 WIB
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pusat ekosistem transisi energi dan layanan digital yang pertama dan terbesar di Tanah Air atau PLN Hub di jantung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Rabu (5/6).
Dalam agenda tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa PLN Hub akan menjadi tempat bagi berkumpulnya semua stakeholder.
"Saya sangat menghargai sekali dibangunnya PLN Hub yang nanti akan mengumpulkan semua stakeholder dan mitra yang berhubungan dengan PT PLN," kata Presiden Jokowi.
Dirinya juga menyampaikan bahwa dengan adanya PLN Hub makin mengakselerasi transisi energi sekaligus beragam investasi di IKN.
"Setiap ada investor yang ingin masuk ke Indonesia, baik data center, selalu yang ditanyakan energi hijaunya ada atau tidak. Ada orang ingin masuk lagi, ingin membangun industri alumunium selalu yang ditanyakan adalah bapak bisa menyediakan energi hijau atau tidak," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menerangkan bahwa kehadiran PLN Hub bukan hanya untuk PLN, melainkan untuk ekosistem besar berisi mitra dan jejaring bisnis yang berkolaborasi bersama PLN terkait transisi energi.
"Kami sudah berkomunikasi dengan mitra dan jejaring bisnis kami yang merupakan berbagai top companies internasional. Kolaborasi dengan mereka akan terus berlanjut dengan berkantor di IKN," terang Darmawan.
Terkait pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk IKN, Darmawan menyampaikan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt (MW) siap beroperasi secara penuh pada pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia mendatang.
Tidak hanya itu, PLN juga tengah mempersiapkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk turut memasok listrik berbasis energi bersih ke IKN.
"Akhir tahun lalu, Bapak Presiden sudah meresmikan groundbreakingPLTS di IKN dan kami jalankan tugas kami. InsyaAllah upacara 17 agustus nanti di IKN listriknya sudah secara penuh berbasis energi baru terbarukan. Kami juga sudah mempersiapkan hydro power di sekitar IKN, sehingga secara jangka panjang listriknya tetap 100 persen dari EBT," kata Darmawan.
Pihaknya juga berterima kasih kepada Pemerintah karena telah menyediakan lokasi yang sangat strategis terhadap pembangunan PLN Hub di pusat IKN.
Diketahui, lokasi pembangunan PLN Hub hanya berjarak 1 kilometer dari Istana Negara dan memiliki luas yang sangat memadai yakni sebesar 1,39 hektare.
"Kami diberikan kepercayaan untuk menerjemahkan visi masa depan IKN yang modern, futuristik, dan green dari sisi ketenagalistrikan. Terima kasih kami diberikan kesempatan membangun PLN Hub tepat di jantungnya IKN," jelas Darmawan.
Darmawan melanjutkan bahwa pembangunan PLN Hub mengusung konsep green, smart, dan beautiful.
"Kami bangun PLN Hub yang menyatu dengan alam, mengerahkan arsitek-arsitek terbaik bangsa. Kami pastikan PLN Hub akan menjadi episentrum research and development. Episentrum kolaborasi bisnis, teknologi, dan pendidikan yang mendukung IKN dan transisi energi di Indonesia," ungkap Darmawan.
Dirinya menjelaskan lokasi tersebut juga menjadi Hub di bidang telekomunikasi bagi PLN ICON Plus.
Bersama dengan Telkom, PLN juga membangun infrastruktur fiber optik untuk telekomunikasi Multi Utility Tunnel MUT) yang menjadi bagian terintegrasi dan tidak terpisahkan dari infrastruktur ketenagalistrikan.
Terdiri dari 3 gedung dengan 14 lantai, PLN Hub akan dilengkapi dengan pusat perkantoran, pusat komersial, green hydrogen park, pusat studi dan penelitian, data center pusat laboratorium, hunian karyawan, pusat olahraga, pusat kesehatan hingga creative center.
Konten Terkait
PERISTIWA
Rugikan Negara PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Ilegal
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti maraknya online travel agent (OTA) asing ilegal beroperasi di Indonesia. Pemerintah didesak segera mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemblokiran.Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan, ada celah legalitas OTA asing, yakni dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) karena tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.Dengan begitu, OTA asing beroperasi secara ...
Rabu 18-Jun-2025 21:00 WIB
