Minggu 24-Nov-2024 20:22 WIB
278
Foto : fajar

"Termasuk juga masukan dari DPR RI, nanti akan kami ramu untuk menjadi keputusan dan mudah mudahan bisa menjadikan proses penerima murid baru berlaku lebih baik, lebih adil, dan kemudian tentu semangat zonasi juga tidak bisa kita abaikan karena semangat untuk berintegrasi," tuturnya.
Oleh karena itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Menteri meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersabar karena sistem tersebut hingga saat ini masih dilakukan pembahasan mendalam yang melibatkan sejumlah pihak.
"Saya belum berani berandai-andai, karena menteri ini baru banyak mendengar, harus banyak belajar dan keputusan nanti tunggu tanggal main-nya," ujarnya.
Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam PPDB.
"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran.
Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045, oleh karena itu penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan. Gibran juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing.
"Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," kata Wakil Presiden.
Konten Terkait
Harbolnas 2025 kembali digelar dengan target transaksi Rp35 triliun. Pemerintah mendorong produk lokal agar belanja daring semakin meningkat.
Jumat 12-Dec-2025 20:15 WIB
Dindukcapil Jogja buka layanan rekam KTP-el Sabtu-Minggu sepanjang Desember 2025 bagi warga yang belum rekam data.
Rabu 03-Dec-2025 20:57 WIB
Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti menggelar SDGs’ Global Conference 2025 bertema “National Visions, Global Mission:
Selasa 02-Dec-2025 20:23 WIB
LPTQ Lebak mengimbau pimpinan ponpes, guru ngaji, dan orang tua meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an anak-anak
Senin 01-Dec-2025 20:21 WIB
Gubernur Pramono Anung pastikan UMP DKI 2026 belum final, menunggu rekomendasi forum tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Senin 01-Dec-2025 20:21 WIB





