Senin 30-Jan-2023 06:00 WIB
228

Foto : tempo
brominemedia.com-- Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan korupsi pembayaran
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan objek pajak berupa
lahan milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Vice President Corporate Secretary
PT Jakpro Syachrial Syarif menyatakan, penyelidik telah memeriksa sejumlah
orang di internal perusahaan pelat merah itu.
"Sejak akhir tahun 2022 sudah ada pemanggilan,"
kata dia saat dihubungi Tempo, Sabtu, 28 Januari 2023.

Tempo menerima dokumen yang menunjukkan bahwa Polda Metro
sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan pembayaran
BPHTB oleh Jakpro. Objek pajak adalah lahan di Jalan Senopati 72, RT 009/RW
003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pembayaran pajak diduga tidak sesuai dengan Surat Setoran
Pajak Daerah (SSPD)-BPHTB 2022. Dampaknya merugikan keuangan daerah DKI Jakarta
mengingat pajak tersebut dibayarkan dengan kas Jakpro.
Menurut Syachrial, Jakpro telah menyetorkan pajak Rp 18
miliar pada 2022. BUMD DKI itu rupanya hanya perlu melunasi pajak senilai Rp 4
miliar.
"Kami baru tau belakangan, seharusnya Rp 4 miliar.
Padahal, kami eksekusinya sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dengan besaran
yang jauh lebih besar dari itu," jelas dia.
Pembayaran BPHTB, lanjut dia, hanya dilakukan sekali saat
perusahaan sah memperoleh aset tersebut. Jakpro juga telah menerima sertifikat
kepemilikan lahan yang semula atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta.
Syachrial menambahkan beberapa orang yang bersinggungan
langsung dengan proses pembayaran pajak itu sudah diperiksa polisi, termasuk
dirinya. Polisi membutuhkan keterangan Syachrial selaku Sekretaris Perusahaan
Jakpro.
Waktu itu, dia baru saja bergabung dengan Jakpro di kuartal
keempat 2022, sehingga tak mengetahui adanya penggelembungan atau mark up bayar
pajak.
"Jadi saya hanya sekali dipanggil, selebihnya
teman-teman yang melakukan proses (pembayaran pajak)," ucap dia.
Proses penyelidikan di Polda Metro masih berlanjut hingga
kini. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Komisaris Besar Auliansyah
Lubis tak merespons pesan WhatsApp ataupun telepon awak media Tempo.
Tempo juga telah berupaya meminta keterangan dari Kepala
Subdit V Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro APBD Wisnu
Wardana, tapi belum ada informasi detail mengenai dugaan korupsi di tubuh
Jakpro ini.
Konten Terkait
Kepala Polresta Manokwari Komisaris Besar Polisi Ongky Isgunawan di Manokwari, mengatakan pengamanan bertujuan mencegah potensi konflik antara pihak sekolah dan orang tua murid.
Kamis 03-Jul-2025 20:40 WIB
Inilah sosok Muhammad Khabib Latif (37), pria misterius berbaju hitam yang terlibat tarik menarik saksi ternyata seorang sopir.
Kamis 03-Jul-2025 20:39 WIB
Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengusulkan agar praktik korupsi dimasukkan ke dalam domain HAM pada revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang sedang...
Kamis 03-Jul-2025 20:39 WIB
Aksi tragis terjadi di Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan.
Rabu 02-Jul-2025 21:00 WIB
Pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diyakini begitu penting dalam upaya mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan jalan di Sumatera Utara
Senin 30-Jun-2025 21:15 WIB