Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Penyidik Tunggal KPK, Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemerintah Sedang Mengkaji

Selasa 10-Dec-2024 20:42 WIB

14

Penyidik Tunggal KPK, Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemerintah Sedang Mengkaji

Foto : fajar

Brominemedia.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengaku pemerintah sedang mengkaji wacana KPK memiliki penyidik tunggal.

Diketahui, belakangan ini muncul wacana agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki penyidik tunggal dalam menangani perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

KPK ingin menghilangkan tumpang tindih kewenangan dalam penanganan korupsi. Hal itu disampaikan

"Sekarang ini kewenangan yang sama itu juga dimiliki oleh polisi dan dimiliki oleh kejaksaan," kata Yusril, di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, dilansir jpnn, Selasa (10/12).

Yusril mengatakan lembaga antirasuah dibentuk karena korupsi merupakan sesuatu yang akut dalam masyarakat. Dalam undang-undang disebutkan korupsi merupakan kejahatan yang serius, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus.

"Karena itu sebenarnya KPK selain mempunyai kewenangan-kewenangan yang extraordinary, tetapi juga hukum acaranya dapat mengatur sendiri berbeda dari KUHAP," kata Yusril.

Namun setelah lebih dari 20 tahun, bukan hanya KPK, aparat penegak hukum lainnya juga memiliki kewenangan yang sama dalam memberantas korupsi, yaitu polisi dan kejaksaan.

Untuk itu, wacana KPK memiliki penyidik tunggal atau penyidiknya bukan berasal dari APH lainnya, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh stakeholder lainnya. Salah satunya dengan menyesuaikan Undang-Undang Tipikor.

"Tentu itu harus diimbangi dengan kemungkinan pembaharuan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, jadi kalau kami mengacu kepada UN Convention Against Corruption, ya, tekanan utamanya itu adalah pada asset recovery," ucapnya.

Selain itu, dia juga menyebut harus ada penyesuaian terhadap KUHP baru. Pemerintah juga perlu mendengar masukan dari sejumlah lembaga penegak hukum, akademisi, dan aktivis pemberantasan korupsi.

"Tidak tertutup kemungkinan pikiran-pikiran seperti itu didiskusikan, saya tidak bisa mengatakan harus diterima sekarang, karena kami juga harus mendengar masukan dan pandangan," pungkasnya.

Share:

HIBURAN RAGAM PEMERINTAHAN FINANCE TREND FIKSI

Konten Terkait

KRIMINAL Kantor Bea Cukai Morowali Musnahkan Barang Ilegal, Selamatkan Kerugian Negara Rp 1,8 Miliar

Kantor Bea Cukai Morowali menggelar pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan kepabeanan dan cukai, Kamis (19/12/2024).

Kamis 19-Dec-2024 20:25 WIB

Kantor Bea Cukai Morowali Musnahkan Barang Ilegal, Selamatkan Kerugian Negara Rp 1,8 Miliar
EVENT Pemkab Kupang Kerjasama dengan Enam Lembaga Wujudkan Masyarakat Kabupaten Kupang Sejahtera

Terkini Pemkab Kupang melakukan penandatanganan kerjasama dengan enam lembaga dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Kupang sejahtera

Kamis 19-Dec-2024 20:24 WIB

Pemkab Kupang Kerjasama dengan Enam Lembaga Wujudkan Masyarakat Kabupaten Kupang Sejahtera
KRIMINAL Budi Arie Cuma Dicecar 18 Pertanyaan Saat Diperiksa Bareskrim Soal Korupsi Kasus Judol

Budi Arie Cuma Dicecar 18 Pertanyaan Saat Diperiksa Bareskrim Soal Korupsi Kasus Judol

Kamis 19-Dec-2024 20:22 WIB

Budi Arie Cuma Dicecar 18 Pertanyaan Saat Diperiksa Bareskrim Soal Korupsi Kasus Judol
PEMERINTAHAN Pemkab Tangerang Gelar Seleksi Definitif Sekretaris Daerah

Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan mengatakan, seleksi definitif Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan aturan yang belaku.

Rabu 18-Dec-2024 20:21 WIB

Pemkab Tangerang Gelar Seleksi Definitif Sekretaris Daerah
EVENT Lemhannas & MUI Teken Nota Kesepahaman Pemantapan Nilai Kebangsaan

JPNN.com, JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani nota kesepahaman tentang pentingnya peningkatan wawasan kebangsaan.

Rabu 18-Dec-2024 20:20 WIB

Lemhannas & MUI Teken Nota Kesepahaman Pemantapan Nilai Kebangsaan

Tulis Komentar

Rekomendasi