Jumat 21-Jun-2024 20:34 WIB
114

Foto : mediaindonesia
Brominemedia.com - Pengamat dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian berpandangan masyarakat dirugikan dengan langkah pemerintah yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak secara tepat. Berdasarkan keterangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa sebanyak 46% penerima bansos salah sasaran.
"Tentu ini merugikan negara dan masyarakat pembayar pajak," tegasnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (21/6).
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
"Opportunity cost yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk hal-hal produktif jadinya kesedot ke bansos yang mana itu salah sasaran," ungkap Eliza.
Dia menduga ketidaktepatan penyaluran bansos oleh pemerintah karena adanya kesalahan dalam penetepan penerima bansos. Pemerintah diminta memperbarui data penerima manfaat yang merupakan masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
"Sebetulnya masalah ini karena ketidakakuratan data penerima. Data-data ini harus terus diupdate secara berkala oleh pemerintah," imbuhnya.
Untuk bisa memperbarui data penerima manfaat secara berkala, pemerintah pusat dan daerah harus turun gunung bekerja sama dengan komunitas masyarakat, baik itu pemuda pemudi desa, serta kepala daerah terkait.
"Upaya ini agar tidak ada kebocoran anggaran dan membuat program pemerintah menjadi efektivitas," pungkas Eliza.

Konten Terkait
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menyoroti soal batalnya rencana program sarapan bergizi gratis yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Jumat 14-Mar-2025 20:42 WIB
Direktur Rumah Politik Fernando Emas menanggapi dibebaskannya dua tersangka kasus dugaan penggelapan dana perusahaan besar Arab Saudi oleh WNA India.
Rabu 19-Feb-2025 20:35 WIB
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul memastikan bahwa pencairan bantuan sosial (bansos) triwulan pertama tahun 2025 hampir paripurna.
Selasa 18-Feb-2025 22:00 WIB
Jeirry Sumampow menilai, koordinasi antar kementerian di kabinet Prabowo-Gibran dalam menangani pagar laut di pesisir Tangerang, masih lemah.
Kamis 23-Jan-2025 20:23 WIB
pencairan bantuan sosial pada Januari 2025 sudah mulai dilaksanakan melalui dua jalur, yakni Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Kamis 09-Jan-2025 01:15 WIB