Jumat 21-Jun-2024 20:34 WIB
75
Foto : mediaindonesia
Brominemedia.com - Pengamat dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian berpandangan masyarakat dirugikan dengan langkah pemerintah yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak secara tepat. Berdasarkan keterangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa sebanyak 46% penerima bansos salah sasaran.
"Tentu ini merugikan negara dan masyarakat pembayar pajak," tegasnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (21/6).
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
"Opportunity cost yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk hal-hal produktif jadinya kesedot ke bansos yang mana itu salah sasaran," ungkap Eliza.
Dia menduga ketidaktepatan penyaluran bansos oleh pemerintah karena adanya kesalahan dalam penetepan penerima bansos. Pemerintah diminta memperbarui data penerima manfaat yang merupakan masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
"Sebetulnya masalah ini karena ketidakakuratan data penerima. Data-data ini harus terus diupdate secara berkala oleh pemerintah," imbuhnya.
Untuk bisa memperbarui data penerima manfaat secara berkala, pemerintah pusat dan daerah harus turun gunung bekerja sama dengan komunitas masyarakat, baik itu pemuda pemudi desa, serta kepala daerah terkait.
"Upaya ini agar tidak ada kebocoran anggaran dan membuat program pemerintah menjadi efektivitas," pungkas Eliza.
Konten Terkait
Sudaryono dinilai memiliki basis massa yang solid dan loyal, yang menjadi kekuatan tambahan nyata bagi pasangan tersebut.
Jumat 22-Nov-2024 20:16 WIB
Penyaluran bantuan sosial (bansos) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditunda hingga proses Pilkada 2024 selesai.
Rabu 13-Nov-2024 20:35 WIB
Sebagai upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan bersih, Satpol PP Kabupaten Batang terus berupaya mengamankan ODGJ.
Rabu 06-Nov-2024 20:27 WIB
JPNN.com - Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 69 persen.
Selasa 08-Oct-2024 20:25 WIB
Cerita Para Lokal Hero Binaan PT Timah, Inovasi Sosial yang Dilakukan Berikan Dampak Meluas Bagi Masyarakat di Lingkar Tambang
Kamis 22-Aug-2024 20:36 WIB