Jumat 21-Jun-2024 20:34 WIB
265
Foto : mediaindonesia
Brominemedia.com - Pengamat dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian berpandangan masyarakat dirugikan dengan langkah pemerintah yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak secara tepat. Berdasarkan keterangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa sebanyak 46% penerima bansos salah sasaran.
"Tentu ini merugikan negara dan masyarakat pembayar pajak," tegasnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (21/6).
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
"Opportunity cost yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk hal-hal produktif jadinya kesedot ke bansos yang mana itu salah sasaran," ungkap Eliza.
Dia menduga ketidaktepatan penyaluran bansos oleh pemerintah karena adanya kesalahan dalam penetepan penerima bansos. Pemerintah diminta memperbarui data penerima manfaat yang merupakan masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
"Sebetulnya masalah ini karena ketidakakuratan data penerima. Data-data ini harus terus diupdate secara berkala oleh pemerintah," imbuhnya.
Untuk bisa memperbarui data penerima manfaat secara berkala, pemerintah pusat dan daerah harus turun gunung bekerja sama dengan komunitas masyarakat, baik itu pemuda pemudi desa, serta kepala daerah terkait.
"Upaya ini agar tidak ada kebocoran anggaran dan membuat program pemerintah menjadi efektivitas," pungkas Eliza.

Konten Terkait
Fernando Emas menyebut, terjadinya penjarahan di tengah banjir Sumatra mengindikasikan, pemerintah belum bergerak sesuai harapan masyarakat.
Selasa 02-Dec-2025 20:22 WIB
Kemensos salurkan bansos triwulan ke-4 untuk 15,7 juta KPM. Penyaluran dilakukan melalui PT Pos dan Himbara, dengan target akhir November untuk 35 juta KPM.
Selasa 18-Nov-2025 20:13 WIB
Pengamat sepakbola Indonesia, Ronny Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan memberikan komentar...
Minggu 16-Nov-2025 20:16 WIB
Komisi III DPR dan pemerintah sepakat bawa revisi KUHAP ke rapat paripurna untuk disahkan jadi UU. Rapat dijadwalkan pekan depan.
Kamis 13-Nov-2025 20:22 WIB
Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, secara resmi membuka Seminar Nasional Kebijakan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis.
Minggu 09-Nov-2025 20:25 WIB





