Pemprov DKI Jakarta Beri Ancaman Sanksi bagi Pelajar yang Terlibat Tawuran

Foto : jpnn

brominemedia.com – Tawuran pelajar di Jakarta patut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II, Junaedi menyatakan pihaknya membahas mekanisme pencabutan kartu Jakarta pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat tawuran.

"Pencabutan KJP itu sudah diatur dalam peraturan gubernur atau Pergub," katanya pada Selasa (26/7).

Junaedi menuturkan peraturan tersebut tertera dalam Pergub Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Pendidikan. Dalam pergub ini, disebutkan setiap siswa yang terlibat tawuran akan mendapatkan hukuman pencabutan fasilitas KJP.

Pencabutan KJP itu berawal dari laporan pihak kepolisian kepada sekolah bahwa ada beberapa murid yang terlibat tawuran.

Laporan tersebut diterima sekolah dan diserahkan ke Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) selaku pihak yang mengelola KJP.

"Setelah itu barulah P4OP melakukan proses penghentian," kata Junaedi. Belum ada siswa sekolah negeri di wilayah itu yang menerima hukuman pencabutan KJP.

Junaedi beserta jajaran lain dari tingkat Kepolisian dan suku dinas terkait tetap meningkatkan sosialisasi bahaya tawuran ke setiap sekolah.

Pencabutan KJP diharapkan menimbulkan efek jera bagi siswa agar tidak melakukan tawuran.

Diketahui beberapa peristiwa tawuran sempat terjadi di kawasan Jakarta Barat. Salah satu ialah yang terjadi di Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa (19/7) sore.

Tawuran ini melibatkan tiga sekolah yang berlokasi di kawasan Jakarta Barat (Jakbar) dan Jakarta Pusat (Jakbar). Akibat peristiwa tersebut, satu orang pelajar berinisial AIS (16) meregang nyawa karena mengalami luka senjata tajam. Sebanyak 22 pelajar termasuk tiga eksekutor korban ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Metro Taman Sari.