Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Pemkota Bima Ikuti Rakor Virtual Sosialisasi UMP 2024

Senin 09-Dec-2024 20:46 WIB

31

Pemkota Bima Ikuti Rakor Virtual Sosialisasi UMP 2024

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Pj Wali Kota Bima, Mukhtar mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi upah minimum tahun 2025 yang dipimpin secara langsung oleh presiden, Prabowo Subianto secara virtual, Senin (9/12/2024).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa trend inflasi terakhir pada bulan November 2024 berada pada angka 1,55 persen. 

Angka ini menurut Tito merupakan angka terrendah sejak tahun 1945.

Tito  mengingatkan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mengantisipasi inflasi yang mungkin saja terjadi menyambut perayaan natal dan pergantian tahun baru.

Kendati demikian, ia pun mengapresiasi pemerintah daerah yang sampai saat ini terus bekerja mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. 

"Termasuk di dalamnya pemerintah NTB yang menunjukan angka inflasi yang cukup terkendali yakni 1,45 persen," katanya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, berkaitan dengan kenaikan upah minimum tahun 2025 yang telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu, tertuang dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minumum tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

"Peraturan menteri tentang penetapan upah minumum tahun 2025 ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada tanggal 4 Desember 2024 yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025," terangnya. 

Yassierli mengingatkan poin kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025 menginstruksikan para gubernur wajib menetapkan UMP 2025 dan UMSP 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

"UMP 2025, UMSP 2025, UMK 2025 dan UMSK 2025 yang telah ditetapkan, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tandasnya.

Share:

KRIMINAL TRAVEL SAINS TREND OTOMOTIF KESEHATAN

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Perbaiki Jalan dan Jembatan Sepanjang 23,7 Km, PUPR Denpasar Alokasikan Anggaran Rp 189 Miliar

Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, AA Ngurah Bagus Airawata mengatakan di tahun 2025, ada 22 paket perbaikan jalan dan jembatan.

Kamis 16-Jan-2025 20:39 WIB

Perbaiki Jalan dan Jembatan Sepanjang 23,7 Km, PUPR Denpasar Alokasikan Anggaran Rp 189 Miliar
PEMERINTAHAN Melintasi Desa Prunggahan Kulon Kabupaten Tuban, Tol Trans Jawa Membentang 180,58 Km

Sebanyak 40 desa dan 5 Kecamatan di Kabupaten Tuban yang bakal terlindas proyek Tol Demak-Tuban sepanjang 180,58 Km, yang kini menjadi rencana

Kamis 16-Jan-2025 20:39 WIB

Melintasi Desa Prunggahan Kulon Kabupaten Tuban, Tol Trans Jawa Membentang 180,58 Km
PEMERINTAHAN Polres Aceh Utara Sajikan 70 Porsi Makanan Bergizi Gratis untuk Murid TK Kemala Bhayangkari

Kali ini menyediakan 70 porsi makanan khusus untuk murid-murid TK dalam upaya mendukung program pemerintah demi meningkatkan

Rabu 15-Jan-2025 20:48 WIB

Polres Aceh Utara Sajikan 70 Porsi Makanan Bergizi Gratis untuk Murid TK Kemala Bhayangkari
PEMERINTAHAN Heboh Buzzer Jadi Stafsus Menkomdigi, KSP: Enggak Bisa Dilantik Sembarangan

KSP menanggapi dilantiknya Rudi Sutanto menjadi Stafsus Bidang Strategis Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Rudi Sutanto disebut merupakan Rudi Valinka yang memiliki akun aktif @kurawa di media sosial X.

Rabu 15-Jan-2025 20:45 WIB

Heboh Buzzer Jadi Stafsus Menkomdigi, KSP: Enggak Bisa Dilantik Sembarangan
PEMERINTAHAN Harga Gabah dan Beras Naik, Petani Minta HPP Rp 7 Ribu per Kg, Mayoritas Petani Gurem

Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Barat (Jabar) akan optimalkan penyerapan gabah beras di tingkat petani, seiring dengan kebijakan pemerintah.

Rabu 15-Jan-2025 20:45 WIB

Harga Gabah dan Beras Naik, Petani Minta HPP Rp 7 Ribu per Kg, Mayoritas Petani Gurem

Tulis Komentar

Rekomendasi