Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Pemkab Rejang Lebong Rencanakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Ini Kriteria dan Besaran Gajinya

Rabu 21-May-2025 21:06 WIB

68

Pemkab Rejang Lebong Rencanakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Ini Kriteria dan Besaran Gajinya

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong tengah merencanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS maupun PPPK agar tetap bisa bekerja di lingkungan pemerintahan.

Berikut kriteria calon PPPK Paruh Waktu serta informasi mengenai besaran gaji yang akan diterima.

Plt Kepala BKPSDM Rejang Lebong, Budi Afrian, menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database, namun tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK, baik pada tahap pertama maupun tahap kedua.

Karena itu, pengangkatan baru bisa dilakukan setelah seluruh tahapan seleksi CPNS dan PPPK selesai.

"Iya memang ada rencananya, sesuai dengan instruksi pusat. Jadi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK dan CPNS namun terdaftar dalam database akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu," ujar Budi.

Budi menambahkan, kebijakan ini juga untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang belum tercukupi meski ada banyak pengangkatan CPNS dan PPPK pada 2025.

"Tapi kan mungkin masih ada yang kurang. Nah, makanya jumlah PPPK Paruh Waktu yang akan diangkat masih menunggu seleksi PPPK tahap kedua selesai dilakukan," lanjutnya.

Soal gaji, Budi menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu akan menerima penghasilan yang berbeda dari PPPK Penuh Waktu. Besarannya disesuaikan dengan gaji yang mereka terima saat masih menjadi tenaga honorer pada tahun 2024.

"Besaran gaji untuk PPPK Paruh Waktu ini berbeda-beda, sesuai dengan gaji mereka saat menjadi honorer tahun 2024 lalu," terang Budi.

Sebagian menerima gaji sekitar Rp 1 juta lebih per bulan, dan ada pula yang hanya mendapatkan Rp 750 ribu per bulan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong, Andi Ferdian, memastikan bahwa anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu sudah disiapkan.

Namun, ia juga menekankan bahwa besaran gaji tetap akan disesuaikan dengan penghasilan masing-masing tenaga honorer pada tahun sebelumnya. 

Saat ini pihaknya masih menunggu data resmi dari BKPSDM.

"Kita masih menunggu dari pihak BKPSDM, terkait jumlah berapa PPPK Paruh Waktu yang bakal diangkat. Tapi yang jelas untuk anggaran gajinya sudah siap," tutup Andi. 

Share:

FIKSI KOLOM PENDIDIKAN OTOMOTIF LIFESTYLE PIALA DUNIA 2022

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Tinjau Pengerukan Alur Pulau Baai: Menurut Janji Sudah Selesai

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meninjau langsung progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, Senin, (30/6/2025).

Senin 30-Jun-2025 21:16 WIB

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Tinjau Pengerukan Alur Pulau Baai: Menurut Janji Sudah Selesai
PEMERINTAHAN Prabowo Soroti Peran Jokowi dalam Proyek Industri Baterai Kendaraan Listrik

PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Minggu 29-Jun-2025 20:50 WIB

Prabowo Soroti Peran Jokowi dalam Proyek Industri Baterai Kendaraan Listrik
PEMERINTAHAN Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun

Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun

Jumat 27-Jun-2025 20:39 WIB

Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
PEMERINTAHAN Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.

Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI
MUSIK Piyu Semprot Dirjen KI soal Royalti Musik: Tidak Kompeten!

Piyu melontarkan kritik keras terhadap Dirjen KI Razilu, yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti dan pengurusan lisensi tanggung jawab penyelenggara.

Rabu 25-Jun-2025 22:40 WIB

Piyu Semprot Dirjen KI soal Royalti Musik: Tidak Kompeten!

Tulis Komentar

Rekomendasi