Senin 05-Sep-2022 13:33 WIB
308

Foto : detik
brominemedia.com –
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai 1 September kemarin
telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM). Total
BLT BBM yang disalurkan sebesar Rp 12,96 triliun.
"Telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar
minyak (BLT BBM) dengan total sebesar Rp 12,96 T," ucap Menteri Sosial RI
Tri Rismaharini seusai rapat koordinasi penanganan terpadu bagi penyandang
disabilitas psikososial di Kementerian Sosial RI pada Jumat (2/9) melalui keterangan
tertulis, Senin (5/9).
Secara simbolis, BLT BBM diserahkan Presiden Joko Widodo
kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) (Kartu
Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH)) di Kabupaten Jayapura, Sentani pada
Rabu (31/8). Risma mengatakan, bantuan ini diberikan untuk mengurangi beban
pengeluaran keluarga.
"Bantuan ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga
yang sekarang ini memang sudah mulai dirasakan naik sekaligus mengurangi beban
pengeluaran keluarga dan meningkatkan daya beli Warga," ucap Risma.
Risma menjelaskan bahwa skema penyaluran BLT BBM menggunakan
sistem top up dari setiap KPM Bansos masing-masing satu dan tidak boleh double. Hal ini sejalan dengan amanat
Jokowi bahwa bantuan diberikan agar daya beli dan konsumsi masyarakat jadi
lebih baik.
Risma melanjutkan, untuk penyalurannya memanfaatkan jasa PT
Pos Indonesia. Bantuan akan diberikan untuk 4 (empat) bulan, September hingga
Desember 2022, masing-masing Rp 150 ribu per bulan. Namun mekanisme
penyalurannya dibagi dalam 2 (dua) tahap.
Tahap pertama September ini Rp 300 ribu dilanjutkan nanti pada tahap keduanya pada Desember ini, senilai Rp 300 ribu lagi sehingga total bantuan per KPM sebesar Rp 600 ribu.

Adapun data yang digunakan tetap berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma memastikan bahwa tidak ada data ganda. Dia menekankan, Kemensos secara berkala melakukan perbaikan integritas data, sehingga BLT BBM diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data tersebut, lanjutnya, sudah dipadankan dengan Dukcapil.
"Setiap bulan minimal satu kali saya membuat SK (Keputusan Menteri Sosial) untuk perbaikan DTKS ini. Jadi tiap bulan dilakukan terus-menerus perbaikan data karena sudah tentu data ini dinamis. Karena selalu ada dinamika karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah dan sebagainya, termasuk yang seharusnya sudah graduasi, yang nantinya akan di-update dari lapangan," ujarnya.
Di penghujung pertemuan, Risma menegaskan kembali bahwa bantuan yang digelontorkan diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat.
Konten Terkait
Bahlil menyebutkan pemerintah berpotensi meminta tambahan saham lebih dari 10% di PTFI. Pemerintah berpotensi menambah kepemilikan saham lebih besar dari rencana awal.
Senin 15-Sep-2025 20:45 WIB
Pemerintah memutuskan menghentikan impor gula rafinasi untuk sementara waktu, hal ini menyusul bocornya gula rafinasi di pasar tradisional yang berpotensi merugikan petani lokal.
Kamis 11-Sep-2025 20:40 WIB
PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi PHK di industri tembakau.
Senin 08-Sep-2025 20:55 WIB
“Kami sangat menuntut, kami sangat memerlukan DBH itu dibesarkan kembali, atau semua dilonggarkan,” ujarnya.
Jumat 05-Sep-2025 20:55 WIB
Ketua PP IPM Riandy Prawita berikan dukungan penuh kepada Menko Perekonomian Zulkifli Hasan soal visi pemberdayaan ekonomi rakyat.
Rabu 13-Aug-2025 20:51 WIB