Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Pemerintah Salurkan 12,96 Triliun BLT BBM

Senin 05-Sep-2022 13:33 WIB

308

Pemerintah Salurkan 12,96 Triliun BLT BBM

Foto : detik

brominemedia.com – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai 1 September kemarin telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM). Total BLT BBM yang disalurkan sebesar Rp 12,96 triliun.

"Telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dengan total sebesar Rp 12,96 T," ucap Menteri Sosial RI Tri Rismaharini seusai rapat koordinasi penanganan terpadu bagi penyandang disabilitas psikososial di Kementerian Sosial RI pada Jumat (2/9) melalui keterangan tertulis, Senin (5/9).

Secara simbolis, BLT BBM diserahkan Presiden Joko Widodo kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) (Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH)) di Kabupaten Jayapura, Sentani pada Rabu (31/8). Risma mengatakan, bantuan ini diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga.

"Bantuan ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga yang sekarang ini memang sudah mulai dirasakan naik sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan daya beli Warga," ucap Risma.

Risma menjelaskan bahwa skema penyaluran BLT BBM menggunakan sistem top up dari setiap KPM Bansos masing-masing satu dan tidak boleh double. Hal ini sejalan dengan amanat Jokowi bahwa bantuan diberikan agar daya beli dan konsumsi masyarakat jadi lebih baik.

Risma melanjutkan, untuk penyalurannya memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia. Bantuan akan diberikan untuk 4 (empat) bulan, September hingga Desember 2022, masing-masing Rp 150 ribu per bulan. Namun mekanisme penyalurannya dibagi dalam 2 (dua) tahap.

Tahap pertama September ini Rp 300 ribu dilanjutkan nanti pada tahap keduanya pada Desember ini, senilai Rp 300 ribu lagi sehingga total bantuan per KPM sebesar Rp 600 ribu.

Adapun data yang digunakan tetap berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma memastikan bahwa tidak ada data ganda. Dia menekankan, Kemensos secara berkala melakukan perbaikan integritas data, sehingga BLT BBM diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data tersebut, lanjutnya, sudah dipadankan dengan Dukcapil.

"Setiap bulan minimal satu kali saya membuat SK (Keputusan Menteri Sosial) untuk perbaikan DTKS ini. Jadi tiap bulan dilakukan terus-menerus perbaikan data karena sudah tentu data ini dinamis. Karena selalu ada dinamika karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah dan sebagainya, termasuk yang seharusnya sudah graduasi, yang nantinya akan di-update dari lapangan," ujarnya.

Di penghujung pertemuan, Risma menegaskan kembali bahwa bantuan yang digelontorkan diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat.

Konten Terkait

FINANCE Pemerintah Bakal Minta Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%

Bahlil menyebutkan pemerintah berpotensi meminta tambahan saham lebih dari 10% di PTFI. Pemerintah berpotensi menambah kepemilikan saham lebih besar dari rencana awal.

Senin 15-Sep-2025 20:45 WIB

Pemerintah Bakal Minta Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%
TREND Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?

Pemerintah memutuskan menghentikan impor gula rafinasi untuk sementara waktu, hal ini menyusul bocornya gula rafinasi di pasar tradisional yang berpotensi merugikan petani lokal.

Kamis 11-Sep-2025 20:40 WIB

Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?
TREND Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok

PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi PHK di industri tembakau.

Senin 08-Sep-2025 20:55 WIB

Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok
PEMERINTAHAN Kalbar Sumbang Devisa, Tapi DBH Menyusut: PAN Desak Pemerintah Pusat Koreksi Skema

“Kami sangat menuntut, kami sangat memerlukan DBH itu dibesarkan kembali, atau semua dilonggarkan,” ujarnya.

Jumat 05-Sep-2025 20:55 WIB

Kalbar Sumbang Devisa, Tapi DBH Menyusut: PAN Desak Pemerintah Pusat Koreksi Skema
EVENT IPM Dukung Menko Zulhas, Visi Pemberdayaan Ekonomi Pemerintah Disebut Sudah Tepat

Ketua PP IPM Riandy Prawita berikan dukungan penuh kepada Menko Perekonomian Zulkifli Hasan soal visi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Rabu 13-Aug-2025 20:51 WIB

IPM Dukung Menko Zulhas, Visi Pemberdayaan Ekonomi Pemerintah Disebut Sudah Tepat

Tulis Komentar