Pemerintah Bakal Siapkan Aturan Kendaraan Dinas Listrik TNI-Polri

Foto : otomotif bisnis

brominemedia.com – Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai melalui penerapan massal pada lingkungan pemerintah pusat, daerah, hingga TNI Polri guna menekan polusi di Indonesia.

Hal ini akan diatur pada ketentuan berbasis Instruksi Presiden (Inpres).

Aturan ini, menurut Moeldoko, akan diikuti dengan prosedur yang dibuat Kementerian Perhubungan.

Implementasi ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Namun, mengenai waktunya, Moledoko belum menjelaskan lebih lanjut.

“Nanti diikuti Kementerian Perhubungan membuat protap ke sana dan bagaimana nanti khususnya lingkungan pemerintah akan menggunakan mobil listrik,” ucap Moeldoko, Senin (11/7).

Menurutnya, dalam penerapan sistem ini bisa bermacam-macam. Setiap daerah atau instansi tidak harus membeli kendaraan listrik untuk kegiatan dinas, cara lain seperti sewa juga dipersilakan.

“Penerapannya nanti bertahap dari tahun lama dulu dan lama-lama akan terjadi transisi,” ucap Moeldoko.

Pemerintah membuat Peraturan Menteri Perhubungan tentang konversi kendaraan combustion engine ke kendaraan listrik yang dilakukan secara legal.

Ketentuan itu tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Langkah ini diambil supaya rumah modifikasi kendaraan bisa memodifikasi kendaraan konvensional ke kendaraan bertenaga listrik dengan sejumlah persyaratan.