Jumat 17-Oct-2025 20:17 WIB
Foto : kontan_co_id
Brominemedia.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkap penyebab menurunnya porsi penyaluran pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif.
Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menjelaskan, perlambatan ini tidak lepas dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi, baik di dalam negeri maupun global.
Kondisi tersebut membuat perusahaan fintech lebih berhati-hati menyalurkan pendanaan ke sektor produktif, terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Melambatnya ekonomi, baik secara domestik maupun global, sangat mempengaruhi pertumbuhan penyaluran pembiayaan (disbursement). Akibatnya, angka kredit macet di sektor produktif pun ikut terdorong naik,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (17/10/2025).
Menurut Entjik, AFPI terus mengimbau para anggotanya agar menjaga prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.
“Kami terus mengingatkan anggota agar tidak terlalu ekspansif. Bahkan disarankan untuk tetap konservatif dalam menyalurkan pembiayaan. Intinya, faktor prudent dan comply wajib diperhatikan,” tegasnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), porsi pembiayaan fintech lending ke sektor produktif atau UMKM per Agustus 2025 mencapai Rp 29,64 triliun, setara 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri.
Angka tersebut menurun dibandingkan Mei 2025, ketika porsinya masih 34,91%.
Jika dibandingkan dengan target dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023–2028, porsi ini masih di bawah ekspektasi.
Dalam roadmap tersebut, porsi pembiayaan produktif ditargetkan mencapai 40%-50% pada periode 2025–2026.
Meski demikian, OJK tetap optimistis porsi pembiayaan produktif fintech lending akan meningkat.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menilai, peluang pertumbuhan terbuka lebar seiring terbitnya POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.
“POJK ini diharapkan dapat memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, termasuk melalui peran aktif penyelenggara fintech lending, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai,” ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (13/10).
Secara agregat, outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 87,61 triliun per Agustus 2025, tumbuh 21,62% secara tahunan (YoY).
Sementara itu, tingkat wanprestasi atau TWP90 tercatat sebesar 2,60% pada periode yang sama.
Brominemedia.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkap penyebab menurunnya porsi penyaluran pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif.
Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menjelaskan, perlambatan ini tidak lepas dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi, baik di dalam negeri maupun global.
Kondisi tersebut membuat perusahaan fintech lebih berhati-hati menyalurkan pendanaan ke sektor produktif, terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Melambatnya ekonomi, baik secara domestik maupun global, sangat mempengaruhi pertumbuhan penyaluran pembiayaan (disbursement). Akibatnya, angka kredit macet di sektor produktif pun ikut terdorong naik,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (17/10/2025).
Menurut Entjik, AFPI terus mengimbau para anggotanya agar menjaga prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.
“Kami terus mengingatkan anggota agar tidak terlalu ekspansif. Bahkan disarankan untuk tetap konservatif dalam menyalurkan pembiayaan. Intinya, faktor prudent dan comply wajib diperhatikan,” tegasnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), porsi pembiayaan fintech lending ke sektor produktif atau UMKM per Agustus 2025 mencapai Rp 29,64 triliun, setara 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri.
Angka tersebut menurun dibandingkan Mei 2025, ketika porsinya masih 34,91%.
Jika dibandingkan dengan target dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023–2028, porsi ini masih di bawah ekspektasi.
Dalam roadmap tersebut, porsi pembiayaan produktif ditargetkan mencapai 40%-50% pada periode 2025–2026.
Meski demikian, OJK tetap optimistis porsi pembiayaan produktif fintech lending akan meningkat.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menilai, peluang pertumbuhan terbuka lebar seiring terbitnya POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.
“POJK ini diharapkan dapat memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, termasuk melalui peran aktif penyelenggara fintech lending, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai,” ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (13/10).
Secara agregat, outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 87,61 triliun per Agustus 2025, tumbuh 21,62% secara tahunan (YoY).
Sementara itu, tingkat wanprestasi atau TWP90 tercatat sebesar 2,60% pada periode yang sama.
Brominemedia.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkap penyebab menurunnya porsi penyaluran pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif.
Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menjelaskan, perlambatan ini tidak lepas dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi, baik di dalam negeri maupun global.
Kondisi tersebut membuat perusahaan fintech lebih berhati-hati menyalurkan pendanaan ke sektor produktif, terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Melambatnya ekonomi, baik secara domestik maupun global, sangat mempengaruhi pertumbuhan penyaluran pembiayaan (disbursement). Akibatnya, angka kredit macet di sektor produktif pun ikut terdorong naik,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (17/10/2025).
Menurut Entjik, AFPI terus mengimbau para anggotanya agar menjaga prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.
“Kami terus mengingatkan anggota agar tidak terlalu ekspansif. Bahkan disarankan untuk tetap konservatif dalam menyalurkan pembiayaan. Intinya, faktor prudent dan comply wajib diperhatikan,” tegasnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), porsi pembiayaan fintech lending ke sektor produktif atau UMKM per Agustus 2025 mencapai Rp 29,64 triliun, setara 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri.
Angka tersebut menurun dibandingkan Mei 2025, ketika porsinya masih 34,91%.
Jika dibandingkan dengan target dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023–2028, porsi ini masih di bawah ekspektasi.
Dalam roadmap tersebut, porsi pembiayaan produktif ditargetkan mencapai 40%-50% pada periode 2025–2026.
Meski demikian, OJK tetap optimistis porsi pembiayaan produktif fintech lending akan meningkat.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menilai, peluang pertumbuhan terbuka lebar seiring terbitnya POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.
“POJK ini diharapkan dapat memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, termasuk melalui peran aktif penyelenggara fintech lending, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai,” ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (13/10).
Secara agregat, outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 87,61 triliun per Agustus 2025, tumbuh 21,62% secara tahunan (YoY).
Sementara itu, tingkat wanprestasi atau TWP90 tercatat sebesar 2,60% pada periode yang sama.
Konten Terkait
PEMERINTAHAN
Fondasi Ilmiah KEK Tembakau Didukung Seluruh Kepala Daerah Madura
Komunitas Muda Madura (Kamura) tengah merumuskan naskah akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai landasan ilmiah dan strategis dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi Madura berbasis industri tembakau rakyatLangkah ini disambut positif oleh para kepala daerah di empat kabupaten Madura yakini Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Mereka menilai inisiatif tersebut sebagai arah baru pembangunan ekonomi Madura dari desa, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan petani.
Rabu 05-Nov-2025 21:01 WIB
PEMERINTAHAN
KPK Resmi Tahan Lima Tersangka Baru Penyuap Karna Suswandi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo tahun 2021-2024.Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap lima orang tersangka baru dalam perkara pengembangan kasus yang menjerat mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Mereka merupakan pihak pemberi suap.Hari ini .
Selasa 04-Nov-2025 20:53 WIB
