Rabu 08-Feb-2023 22:47 WIB
188

Foto : harianjogja
brominemedia.com -
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung merasa curiga ada
pihak yang ingin amandemen UUD 1945, sebab belakangan ini muncul isu yang mengharuskan
perubahan regulasi.
"Sebetulnya saya lagi cari tahu ini kenapa kok
akhir-akhir ini muncul isu-isu yang itu mendorong terjadinya perubahan regulasi
ya, baik undang-undang teknis sampai Undang-undang Dasar 1945,” ungkap Doli di
Kantor DPP Golkar, Selasa (7/2/2023) malam.
Doli mencontohkan tiba-tiba saja para kepala desa (kades)
meminta perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
Bahkan, mereka berkumpul di Jakarta dan melakukan demonstrasi di depan Gedung
DPR.
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

“Enggak ada angin enggak ada hujan tiba-tiba teman-teman datang ke Jakarta, datang ke DPR, minta masa jabatan kepala desa diperpanjang,” ujarnya.
Padahal, masa jabatan itu harus dengan merevisi UU 6/2014 tentang Desa. Doli mengaku, sejak lama Komisi II DPR memang juga ingin merevisi UU Desa itu.
“Tapi tidak spesifik soal masa jabatan, tapi kita ingin membangun, membuat desa itu lebih siap berakselerasi dalam percepatan pembangunan,” jelas ketua Komisi II DPR itu.
Tak hanya itu, tiba-tiba juga muncul isu penghapusan jabatan gubernur. Padahal, Doli merasa belum ada urgensi yang mengharuskan penghapusan jabatan gubernur sebab sejak Indonesia merdeka rentang kendali pemerintahan antara pusat ke daerah sudah berjalan baik.
“Jadi saya kira belum ada urgensinya, belum ketemu urgensinya kita mengkaji posisi gubernur,” ungkapnya.
Apalagi, UUD 1945 juga mengatur terkait posisi gubernur. Artinya, penghapusan masa jabatan gubernur harus melalui amandemen UUD 1945.
“Apakah kita mau melakukan amandemen UUD 1945 hanya sekedar mengevaluasi atau mengeliminir, men-drop posisi gubernur? Saya kira kan ya kalau kita bicara amandemen UUD 1945 kita bicara hal-hal yang mendasar, besar,” jelas Doli.
Konten Terkait
Bahlil Lahadalia saat ditanya apakah tawaran Partai Golkar kepada Jokowi masih ada sampai saat ini untuk bergabung sebagai kader Golkar.
Jumat 20-Dec-2024 21:33 WIB
sebelas orang mendaftar sebagai bakal calon bupati (Bacabup) dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) dari Partai Golkar untuk mengikuti ..
Rabu 24-Apr-2024 21:11 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily sebut Partai Golkar tetap inginkan Airlangga Hartarto sebagai capres di Pilpres 2024.
Kamis 30-Mar-2023 01:42 WIB
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto sebut ajakan Jusuf Kalla terhadap Partai Golkar untuk ikut mendukung Anies Baswedan di Pilpres adalah hal biasa.
Rabu 29-Mar-2023 01:28 WIB
Airlangga Hartarto akui kekuatan Partai Golkar nyata karena banyaknya tokoh-tokoh ternama di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Senin 20-Mar-2023 02:06 WIB