Senin 19-May-2025 21:03 WIB
133

Foto : tribunnews

“Bandung masuk dalam kategori paling macet. Silakan dari Pemprov Jabar bisa mengonsepkan bagaimana pengelolaan sistem transportasi publik, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. KPK sudah memberikan masukan terkait dengan hal ini pada pejabat terkait,” ucap Ujang.
Menutup pertemuan, Ujang menekankan pentingnya perangkat pengukuran yang objektif untuk mengevaluasi seberapa besar dampak anggaran terhadap masyarakat.
“KPK dan Pemprov Jabar menjadi mitra strategis dalam perbaikan tata kelola. Harapan kami, dengan sumber daya besar yang dimiliki Jabar, saya harap Jabar akan lebih baik. Saya titip terkait masalah pengelolaan anggaran ini,” kata Ujang.
Dedi Mulyadi menyambut baik dukungan KPK dalam mengawal efektivitas anggaran daerah.
Ia menargetkan dalam lima tahun ke depan, semua alokasi pembiayaan Pemprov Jabar dapat berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dan sektor pertanian.
“Kepentingan dasar warga Jawa Barat menjadi perhatian saya. Pertama, yang menjadi kewajiban Pemprov Jabar adalah daya tampung sekolah menengah dan sekolah menengah kejuruan yang saat ini relatif masih rendah. Masih banyak warga yang belum bisa sekolah di sekolah pemerintah,” tutur Dedi.
“Sekolah swasta yang diakses masyarakat berpenghasilan rendah tentu menjadi beban ekonomi keluarga,” sambung dia.
Dedi juga menyoroti pentingnya mengubah budaya birokrasi dalam pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dedi menilai, korupsi tidak hanya terjadi secara struktural, tetapi juga secara kultural, ketika praktik penggunaan anggaran tidak mencerminkan kepentingan publik.
Konten Terkait
Dalam semangat pembaruan dan penguatan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menyampaikan bahwa proses konsolidasi nasional partai telah secara resmi dimulai.
Kamis 07-Aug-2025 20:42 WIB
Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle kabinet, menyoroti pihak 'tak berkeringat' yang ingin masuk. Begini kata partai-partai.
Kamis 07-Aug-2025 20:41 WIB
Praktik penangkapan ikan dengan cara yang salah disinyalir menjadi penyebab utamanya
Kamis 07-Aug-2025 20:37 WIB
KPK mengungkap perkembangan pencarian DPO Emylia Said dan Herwansyah yang terdeteksi di negara tetangga. Keduanya saat ini ada di negara tetangga.
Rabu 06-Aug-2025 21:06 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menegaskan wakaf tidak lagi dipandang semata sebagai bentuk filantropi, melainkan sebagai salah satu...
Rabu 06-Aug-2025 21:05 WIB