Senin 19-May-2025 21:03 WIB
85

Foto : tribunnews

“Bandung masuk dalam kategori paling macet. Silakan dari Pemprov Jabar bisa mengonsepkan bagaimana pengelolaan sistem transportasi publik, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. KPK sudah memberikan masukan terkait dengan hal ini pada pejabat terkait,” ucap Ujang.
Menutup pertemuan, Ujang menekankan pentingnya perangkat pengukuran yang objektif untuk mengevaluasi seberapa besar dampak anggaran terhadap masyarakat.
“KPK dan Pemprov Jabar menjadi mitra strategis dalam perbaikan tata kelola. Harapan kami, dengan sumber daya besar yang dimiliki Jabar, saya harap Jabar akan lebih baik. Saya titip terkait masalah pengelolaan anggaran ini,” kata Ujang.
Dedi Mulyadi menyambut baik dukungan KPK dalam mengawal efektivitas anggaran daerah.
Ia menargetkan dalam lima tahun ke depan, semua alokasi pembiayaan Pemprov Jabar dapat berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dan sektor pertanian.
“Kepentingan dasar warga Jawa Barat menjadi perhatian saya. Pertama, yang menjadi kewajiban Pemprov Jabar adalah daya tampung sekolah menengah dan sekolah menengah kejuruan yang saat ini relatif masih rendah. Masih banyak warga yang belum bisa sekolah di sekolah pemerintah,” tutur Dedi.
“Sekolah swasta yang diakses masyarakat berpenghasilan rendah tentu menjadi beban ekonomi keluarga,” sambung dia.
Dedi juga menyoroti pentingnya mengubah budaya birokrasi dalam pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dedi menilai, korupsi tidak hanya terjadi secara struktural, tetapi juga secara kultural, ketika praktik penggunaan anggaran tidak mencerminkan kepentingan publik.
Konten Terkait
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Jumat 27-Jun-2025 20:39 WIB
Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.
Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB
Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar mengatakan, perilaku menyimpang yang terjadi di kawasan Puncak Bogor itu harus menjadi perhatian semua pihak
Rabu 25-Jun-2025 22:40 WIB
Piyu melontarkan kritik keras terhadap Dirjen KI Razilu, yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti dan pengurusan lisensi tanggung jawab penyelenggara.
Rabu 25-Jun-2025 22:40 WIB
Wahyu Purnama, mengungkapkan lima sektor prioritas yang harus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai delapan persen pada 2029.
Selasa 24-Jun-2025 20:48 WIB