Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Oleh-oleh Dedi Mulyadi Setelah Tiba-tiba Sambangi Gedung Merah Putih KPK, Diminta Coret Anggaran

Senin 19-May-2025 21:03 WIB

161

Oleh-oleh Dedi Mulyadi Setelah Tiba-tiba Sambangi Gedung Merah Putih KPK, Diminta Coret Anggaran

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membawa "oleh-oleh" setelah tiba-tiba mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dedi diingatkan soal pentingnya penggunaan dana publik seperti APBD yang berdampak dan bermanfaat nyata bagi masyarakat. 

Pihak KPK menegaskan program yang tidak selaras dengan rencana pembangunan dan tidak membawa manfaat sosial harus dicoret dari anggaran.

Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menekankan pentingnya keselarasan perencanaan anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta visi dan misi daerah.

“Arah pembangunan harus diukur dengan kebermanfaatan kepada masyarakat, ini menjadi sorotan KPK. Saat melihat dalam proses perencanaan tidak terdapat asas kebermanfaatan bagi masyarakat dan perencanaan tidak inline terhadap kebermanfaatan, saya minta untuk dicoret,” kata Ujang, Senin (19/5/2025).

Ujang menegaskan bahwa KPK akan terus mendukung pemerintah daerah melalui penerapan indikator monitoring, controlling, surveillance for prevention (MCSP) untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan transparan.

“Dengan berbagai langkah strategis yang telah disusun Gubernur Jabar, pada prinsipnya itu menjadi bagian dari tugasnya untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan, penggunaan sumber daya, kewenangan, memperbaiki sistem yang buruk, kemudian anggaran serta personal yang dimiliki. Kami siap mendukung upaya Pemprov Jabar menggunakan anggarannya secara efektif, yang bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ujang.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan KPK, beberapa isu penting dibahas. 

Pertama, terkait hibah. KPK meminta agar Pemprov Jabar memastikan kevalidan dan pembaruan data secara berkala.

“Kami hanya memastikan dan hibah itu harus kembali ke masyarakat, itu yang akan dikawal KPK. Nanti Satgas Pencegahan bersama Satgas Penindakan yang akan melakukan aktivitas bersama, berkunjung ke kabupaten dan kota serta bertemu dengan kepala dinas. Saya minta dibantu untuk ini. Tugas kami membantu pemerintahan, bukan mencari kesalahan,” ujar Ujang.

Isu lain yang disorot adalah pengalihan fungsi lahan hijau dan lahan pangan menjadi area yang tidak produktif, yang menurut KPK rentan terhadap praktik suap. 

Ujang meminta Pemprov Jabar melibatkan camat dan kepala desa dalam pengawasan agar penggunaan lahan tetap sesuai fungsi.

“Ini tidak boleh terjadi. Ini akan jadi langkah bersama dalam pembenahan lahan publik terkait pengalihan lahan. Kita akan melibatkan BPN, dalam bentuk tim. Kalau perlu nanti dikumpulkan camat dan kadesnya. Saya minta Sekda Jabar untuk membantu secara administrasi dan penerjemahan konsep, jika butuh komunikasi dengan KPK, silakan menghubungi PIC Korsup Jawa Barat,” sebut dia.

Masalah kemacetan di Kota Bandung juga tak luput dari perhatian. 

KPK mendorong adanya perencanaan sistem transportasi publik yang lebih baik.

“Bandung masuk dalam kategori paling macet. Silakan dari Pemprov Jabar bisa mengonsepkan bagaimana pengelolaan sistem transportasi publik, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. KPK sudah memberikan masukan terkait dengan hal ini pada pejabat terkait,” ucap Ujang.

Menutup pertemuan, Ujang menekankan pentingnya perangkat pengukuran yang objektif untuk mengevaluasi seberapa besar dampak anggaran terhadap masyarakat.

“KPK dan Pemprov Jabar menjadi mitra strategis dalam perbaikan tata kelola. Harapan kami, dengan sumber daya besar yang dimiliki Jabar, saya harap Jabar akan lebih baik. Saya titip terkait masalah pengelolaan anggaran ini,” kata Ujang.

Dedi Mulyadi menyambut baik dukungan KPK dalam mengawal efektivitas anggaran daerah. 

Ia menargetkan dalam lima tahun ke depan, semua alokasi pembiayaan Pemprov Jabar dapat berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dan sektor pertanian.

“Kepentingan dasar warga Jawa Barat menjadi perhatian saya. Pertama, yang menjadi kewajiban Pemprov Jabar adalah daya tampung sekolah menengah dan sekolah menengah kejuruan yang saat ini relatif masih rendah. Masih banyak warga yang belum bisa sekolah di sekolah pemerintah,” tutur Dedi. 

“Sekolah swasta yang diakses masyarakat berpenghasilan rendah tentu menjadi beban ekonomi keluarga,” sambung dia.

Dedi juga menyoroti pentingnya mengubah budaya birokrasi dalam pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dedi menilai, korupsi tidak hanya terjadi secara struktural, tetapi juga secara kultural, ketika praktik penggunaan anggaran tidak mencerminkan kepentingan publik.

Share:

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Kemendagri Luncurkan Satu Data Nasional Keamanan Jadi Fokus Utama

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan program Satu Data untuk Semua. Program ini ditujukan memperkuat kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Kamis 28-Aug-2025 21:03 WIB

Kemendagri Luncurkan Satu Data Nasional Keamanan Jadi Fokus Utama
PEMERINTAHAN Dari Negeri Sendiri, Food Tray Lokal Jawab Kebutuhan Dapur MBG

Di tengah meningkatnya kebutuhan akan peralatan makan massal yang berkualitas, halal, dan ramah lingkungan, PT Cipta Perdana Lancar (PART) menghadirkan inovasi baru berupa food tray berbahan stainless steel SUS 304.

Kamis 28-Aug-2025 20:58 WIB

Dari Negeri Sendiri, Food Tray Lokal Jawab Kebutuhan Dapur MBG
PERISTIWA Ketua KPK Ungkap RUU Perampasan Aset Jadi Langkah Revolusioner Berantas Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bicara pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bagi pelaku korupsi di Indonesia.

Kamis 28-Aug-2025 20:58 WIB

Ketua KPK Ungkap RUU Perampasan Aset Jadi Langkah Revolusioner Berantas Korupsi
EVENT Mbak Vinanda Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kota Kediri

Menurutnya, laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berperan, berkontribusi, dan meraih potensi maksimal mereka.

Rabu 27-Aug-2025 21:08 WIB

Mbak Vinanda Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kota Kediri
PERISTIWA Istana: Kebebasan Berpendapat Dijamin Undang-Undang, tetapi Merusak Tidak

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengingatkan perusakan fasilitas umum saat unjuk rasa tidak dilindungi Undang-Undang (UU).

Rabu 27-Aug-2025 20:51 WIB

Istana: Kebebasan Berpendapat Dijamin Undang-Undang, tetapi Merusak Tidak

Tulis Komentar