Rabu 21-Sep-2022 13:27 WIB
321

Foto : sindonews
brominemedia.com –
Bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) diusulkan naik dari semula
Rp1.000 jadi Rp3.000 per suara sah. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Dalam
Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Hal ini diketahui dalam rapat kerja (Raker) Mendagri bersama
Komisi II DPR. Dalam kesempatan itu, Tito awalnya memaparkan ihwal usulan
kebutuhan tambahan anggaran Kemendagri tahun 2023 sebesar Rp1.190.552.014.235
(1,1 triliun rupiah).
Dalam usulannya ini, terdapat rincian atas kebutuhan
tambahan pagu anggaran tahun 2023.
Adapun, salah satunya tambahan anggaran tersebut ditujukan
untuk usulan kenaikan bantuan parpol itu tertera dalam anggaran Ditjen Polpum
sebesar Rp252.752.836.000 (252 miliar rupiah).
"Anggaran Ditjen Polpum ini perlu ditambah lebih kurang
menjadi Rp252 miliar yang nanti akan disalurkan kepada partai politik,"
kata Tito dalam raker yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/9).
Tito menyampaikan, usulan penambahan anggaran Ditjen Polpum ini sebagai bentuk akomodir dari fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR.

Sehingga, Kemendagri memasukkan usulan tersebut ke dalam usulan tambahan pagu anggaran tahun 2023.
"Kalau untuk ditjen Polpum tadi, terutama untuk mengakomodir masukan untuk kenaikan suara dari yang Rp1.000 rupiah menjadi Rp3.000 yang merupakan usulan dari bapak-bapak, ibu-ibu di DPR RI untuk bantuan partai politik per suara. Sehingga otomatis kita akomodir," ujarnya.
Untuk diketahui, dana bantuan parpol ini telah diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Adapun pasal tersebut berbunyi; "Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 31 sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per suara sah."
Konten Terkait
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan perlindungan pekerja serta mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin esktrem baru di daerah.
Selasa 15-Apr-2025 21:19 WIB
Pada pertemuan itu, dibahas mengenai penguatan integrasi data pertanahan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP). Program tersebut mencakup Kebijakan Satu Peta atau One Map Pol
Selasa 08-Apr-2025 20:30 WIB
Penghargaan dan penyematan pin ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN Dony Oskaria dalam acara HUT ke-64 Jasa Raharja.
Kamis 09-Jan-2025 00:46 WIB
bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka peluang Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memberikan sanksi mengenai pelanggaran netralitas kepada Camat Kubu I Gede Kaneka Setiawan.
Rabu 20-Nov-2024 21:09 WIB
Penyaluran bantuan sosial (bansos) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditunda hingga proses Pilkada 2024 selesai.
Rabu 13-Nov-2024 20:35 WIB