Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Mantan Kepala Otorita IKN Sebut Jakarta Masih akan Menjadi Ibu Kota Negara di Tahun-tahun Mendatang

Minggu 13-Oct-2024 20:20 WIB

204

Mantan Kepala Otorita IKN Sebut Jakarta Masih akan Menjadi Ibu Kota Negara di Tahun-tahun Mendatang

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Jakarta disebut masih menjadi ibu kota negara hingga beberapa tahun mendatang.  

Hal itu diutarakan oleh mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono. 

Bambang menyampaikan hal itu, ketika Asosiasi Sekolah Perencanan Indonesia (ASPI) merekomendasikan konsep "twin cities" untuk Jakarta dan IKN.  

Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN itu mengatakan, IKN nantinya akan tetap didorong untuk menjadi kota baru.  

"Apa pun bentuknya, akan menjadi kota. Karena memang sudah ada yang terbangun, fasilitas sudah ada. Sekarang saatnya lebih membangun masyarakatnya, supaya masyarakat ini bisa menjadi penghuni yang loveable city," kata dia, dilansir dari Antara.  

Usulan ASPI mengenai konsep "twin cities" untuk solusi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan diteruskan kepada presiden, baik Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto.  

Ketua ASPI Adiwan Fahlan Aritenang menjelaskan, konsep "twin cities" adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan.  

Dalam hal "twin cities" IKN dan Jakarta, dua kota itu akan menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya menjadi ibu kota de jure dan yang lainnya de facto.  

Ibu kota de jure artinya secara resmi diakui oleh undang-undang atau konstitusi sebagai pusat pemerintahan suatu negara. 

Sementara secara de facto adalah pengakuan ibu kota yang didasarkan pada realitas operasional fungsi pemerintahan yang sedang terjadi.  

Dalam konteks Keputusan Presiden (Keppres) IKN yang belum ditandatangani tetapi negara memiliki anggaran yang cukup, artinya Jakarta bisa berperan sebagai ibu kota de jure dan IKN de facto.  

"Secara undang-undang Jakarta tetap menjadi ibu kota, namun fungsi operasional dilakukan di IKN," kata Adiwan, masih dari sumber yang sama.

Konten Terkait

PERISTIWA Terdampak Kasus Beras Oplosan Harga Beras Premium Di Jakarta Mengamuk

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakuiharga beras premium dan sejumlah komoditas pangan strategis melonjakdalam beberapa pekan terakhir akibat gangguan distribusi serta pasokan dari daerah produksi.Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, kenaikan harga beras premium dipicu gangguan distribusi pasca maraknya kasus beras oplosan."Kenaikan harga beras premium disebabkan aktivitas distribusi beras masih ...

Selasa 23-Sep-2025 20:58 WIB

Terdampak Kasus Beras Oplosan Harga Beras Premium Di Jakarta Mengamuk
PERISTIWA Dua "Orang Hilang" saat Demo di Jakarta Kabur karena Ingin Mandiri

Dua orang yang sempat dilaporkan hilang di tengah gelombang demo akhir bulan lalu di Jakarta sudah ditemukan. Apa alasan keduanya pergi ke luar kota?

Kamis 18-Sep-2025 21:12 WIB

Dua "Orang Hilang" saat Demo di Jakarta Kabur karena Ingin Mandiri
FINANCE Pemerintah Bakal Minta Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%

Bahlil menyebutkan pemerintah berpotensi meminta tambahan saham lebih dari 10% di PTFI. Pemerintah berpotensi menambah kepemilikan saham lebih besar dari rencana awal.

Senin 15-Sep-2025 20:45 WIB

Pemerintah Bakal Minta Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%
TREND Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?

Pemerintah memutuskan menghentikan impor gula rafinasi untuk sementara waktu, hal ini menyusul bocornya gula rafinasi di pasar tradisional yang berpotensi merugikan petani lokal.

Kamis 11-Sep-2025 20:40 WIB

Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?
TREND Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok

PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi PHK di industri tembakau.

Senin 08-Sep-2025 20:55 WIB

Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok

Tulis Komentar