Rabu 04-Oct-2023 00:08 WIB
289

Foto : brominemedia.com
Brominemedia.com - Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD bicara soal kemungkinan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menjadi tersangka di KPK.
Mahfud mengungkapkan sejauh pengetahuan yang ia miiki, Muhaimin tidak akan menjadi tersangka. Alasannya, menurut Mahfud, karena Cak Imin tidak terlibat dalam materi perkaranya.
Selain itu, menurut Mahfud, dugaan kasus korupsi ini terjadi sudah lama saat Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja pada 2012 di era kabinet Presiden SBY. Sehingga, kata Mahfud, jika memang terlibat mestinya sudah dari dulu dilakukan pemeriksaan.
“Sepengatahuan saya dan hasil nguping saya dengan KPK, Cak Imin hanya menjadi saksi, menurut logika saya tidak mungkin jadi tersangka,” kata Mahfud di Gedung MK, pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Mahfud menjelaskan soal status Cak Imin sebagai jawaban atas pertanyaan wartawan usai menghadiri Nota Kesepahaman dengan Mahkamah Kontitusi (MK). Namun, Mahfud mengatakan urusan penanganan kasus tersebut menjadi urusan KPK dan dirinya tidak boleh ikut terlibat urusan tersebut.
“Saya tidak yakin Cak Imin bisa tersangka, tetapi biar KPK menjadi urusannya sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua PKB Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 7 September 2023.
Muhaimin Iskandar, yang merupakan Bakal Calon Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dimintai keterangan dan pengetahuannya sebagai saksi dalam kapasitas saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2012.
Muhaimin Iskandar yang kini berpasangan dengan bacapres Anies Baswedan di Koalisi Perubahan menyatakan mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).
Kala itu, usai menjalani pemeriksaan, Muhaimin menyatakan kehadirnya merupakan upaya untuk menuntaskan pengusutan kasus tersebut.
Konten Terkait
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bicara pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bagi pelaku korupsi di Indonesia.
Kamis 28-Aug-2025 20:58 WIB
Pada 2023, JP bersama JFS menandatangani perjanjian sewa dengan klausul yang tidak untungkan Pemkab Klaten.
Rabu 27-Aug-2025 21:07 WIB
ICW menilai , tanpa penjelasan resmi, publik berhak berasumsi bahwa kebijakan tunjangan perumahan DPR RI masih tetap berlaku.
Selasa 26-Aug-2025 21:01 WIB
KPK mengungkap Irvian Bobby Mahendro menggunakan rekening orang lain untuk menampung Rp 69 miliar hasil pemerasan sertifikasi K3.
Senin 25-Aug-2025 20:41 WIB
Tannos belum bisa diekstradisi karena masih menolak untuk dipulangkan ke Indonesia secara suka rela.
Senin 18-Aug-2025 20:54 WIB