Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50 Ribu Unit, Menaker: Buka Lapangan Kerja

Kamis 14-Aug-2025 20:46 WIB

66

Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50 Ribu Unit, Menaker: Buka Lapangan Kerja

Foto : detik

Brominemedia.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap penambahan kuota rumah subsidi bagi buruh meningkat menjadi 50 ribu unit. Dia yakin hal ini akan berdampak dalam membuka lapangan kerja baru.

"Bahwa program rumah subsidi ini memiliki dampak ungkit yang luar biasa sebenarnya, jadi tidak hanya kita memberikan solusi terkait dengan kesejahteraan buruh, tapi penciptaan lapangan kerja tentu pembangunan itu sendiri," kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kemenaker, Kamis (14/8/2025).

Yassierli menuturkan, pembangunan rumah subsidi memiliki dampak ekonomi luas karena akan melibatkan banyak pemasok hingga pekerja

Penambahan kuota ini telah disepakati dalam pertemuan Yassierli dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait hari ini. Tercatat per Agustus 2025 sudah ada 36.629 unit rumah subsidi yang diserahkan kepada buruh.

"Kemudian hari ini dari data yang keluar dari tapera 36.629 Itu yang sudah diserahkan kunci, berarti naiknya sekitar 183 persen. Ya artinya kebijakan di sektor perumahan Ini sangat diminati oleh buruh," kata Maruarar alias Ara.

Maruarar menyebut kebijakan Presiden Prabowo menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah membebaskan sejumlah biaya seperti PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar, BPHTB, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Artinya kebijakan Presiden Prabowo melalui Ibu Menteri Keuangan PPN ditanggung pemerintah Rp 2 miliar ke bawah gratis itu benar. Artinya BPHTB bea Perolehan Tanah Bangunan yang tadinya bayar jadi gratis," kata dia.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Kiprah Diplomasi Luar Negeri Warnai Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pidato presiden yang berdurasi sekitar 20 menit itu secara tegas menyatakan posisi Indonesia yang membela Palestina, sekaligus mengutuk genosida Israel di Gaza. Gaya pidato dan aksentuasi pengucapan diksi serta gestur, m

Kamis 16-Oct-2025 22:00 WIB

Kiprah Diplomasi Luar Negeri Warnai Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
PEMERINTAHAN BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun ke Pemerintah, Menkeu Purbaya: Uangnya Belum Dianggarkan

Namun, dana tambahan itu sebenarnya belum benar-benar masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Selasa 14-Oct-2025 22:07 WIB

BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun ke Pemerintah, Menkeu Purbaya: Uangnya Belum Dianggarkan
FINANCE Belanja Program Prioritas Pemerintah Terealisasi Rp 480,4 T Sampai September 2025

Pemerintah mencatat realisasi belanja program prioritas mencapai Rp 480,4 triliun hingga 30 September 2025

Selasa 14-Oct-2025 22:07 WIB

Belanja Program Prioritas Pemerintah Terealisasi Rp 480,4 T Sampai September 2025
PEMERINTAHAN ASN Pemkot Tangerang Dilarang Bawa Mobil dan Motor ke Kantor Setiap Hari Jumat

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai menerapkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor menjelang akhir pekan yaitu setiap hari Jumat.

Jumat 10-Oct-2025 21:03 WIB

ASN Pemkot Tangerang Dilarang Bawa Mobil dan Motor ke Kantor Setiap Hari Jumat
PEMERINTAHAN Menkeu Purbaya Siap Pecat Pegawai Nakal di Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak segan untuk memberhentikan lebih banyak para pegawai Kementerian Keuangan yang nakal sebagai upaya bersih-bersih institusi. Hal itu menyusul...

Jumat 10-Oct-2025 21:00 WIB

Menkeu Purbaya Siap Pecat Pegawai Nakal di Kementerian Keuangan

Tulis Komentar