Jumat 18-Nov-2022 03:32 WIB
163
Foto : tempo
brominemedia.com –
Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Parsadaan Harahap menanggapi
potensi kecurangan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan segera dilaksanakan.
"Ini tentu sudah menjadi pemetaan kami di internal KPU
RI, kami berkomitmen agar hal itu tidak terjadi dalam proses perekrutan
ini," ujar Parsadaan dalam konferensi pers pada Kamis, 17 November 2022.
Sebelumnya diketahui bahwa, KPU RI mengadakan perekrutan
untuk keanggotaan PPK dan PPS. Perekrutan PPK akan dilaksanakan pada 20
November 2022 hingga 16 Desember 2022. Sedangkan perekrutan PPS akan
dilaksanakan pada 18 desember 2022 hingga 16 Januari 2023.
Dalam prosesnya, KPU akan mengadakan pembekalan yang dilakukan pada jajarannya. Selain itu, untuk mengatasi potensi kecurangan, KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan, sehingga proses tersebut tidak tercederai oleh sesuatu yang bisa mengganggu kualitas perekrutan, serta kemampuan jajaran KPU di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
Lebih lanjut, Parsadaan mengatakan bahwa KPU juga memiliki sanksi jika seseorang terbukti melakukan kecurangan, karena hal tersebut merupakan suatu pelanggaran inti.
"Tentu, jadi begini, inikan yang melakukan jajaran kami, secara kelembagaan tentunya kami memiliki Divisi Pengawasan Internal," katanya.
Dia berharap, KPU provinsi dan kabupaten dapat melakukan proses perekrutan ini dengan serius.
"Karena kemurnian suara itu dimulai dari jajaran kami di tingkat bawah," ujar Parsadaan.
Share:
Konten Terkait
Tak hanya itu saja, ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menyebutkan bahwa rapat pleno tersebut juga sebagai tindak lanjut KPU Provinsi Papua telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
Selasa 25-Mar-2025 21:00 WIB
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta semua pihak untuk mengawal pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 akan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Rabu 19-Mar-2025 20:54 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait percepatan pengangkataan PPPK dan CPNS 2024.
Senin 17-Mar-2025 20:45 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI-Polri, hakim, dan pensiunan akan diberikan paling lambat pada tanggal 17 Maret 2025 mendatang.
Selasa 11-Mar-2025 21:27 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap seluruh komisioner KPU Kota Medan berkaitan dengan aksi mengumbar pembunuhan dan kata-kata kasar yang dilakukan oleh salah seorang komisioner KPU Medan
Minggu 23-Feb-2025 20:10 WIB
