Kamis 08-Sep-2022 12:57 WIB
302

Foto : sindonews
brominemedia.com –
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan helikopter angkut AW-101
tahun 2016-2017.
Korupsi pengadaan heli TNI AU tersebut diusut lewat pemeriksaan
dua saksi, Kamis (8/9) hari ini.
Dua saksi tersebut adalah mantan Kepala Staf Angkatan Udara
(KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna dan mantan Asisten Perencanaan (Asrena)
Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Supriyanto Basuki.
Keterangan keduanya dibutuhkan untuk sekaligus melengkapi
berkas penyidikan tersangka Irfan Kurnia Saleh (IKS).
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, atas nama Agus
Supriatna Purnawirawan TNI dan Supriyanto Basuki Purnawirawan TNI," kata
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (8/9).
Untuk diketahui, KPK menahan Direktur PT Diratama Jaya
Mandiri (DJM), Irfan Kurnia Saleh setelah melenggang bebas dengan status
tersangka selama hampir lima tahun.
Irfan merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait
pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW-101).
Dalam perkara ini, Irfan diduga berkoordinasi dengan salah
satu pegawai PT Agusta Westland (PT AW), Lorenzo Pariani (LP).
Irfan dan Lorenzo diduga menemui mantan Asisten Perencanaan
dan Anggaran TNI Angkatan Udara, Mohammad Syafei (MS) di wilayah Cilangkap,
Jakarta Timur pada Mei 2015.
Pertemuan tersebut membahas pengadaan helikopter AW-101 VIP atau VVIP untuk TNI AU. Irfan disebut-sebut menjadi agen perusahaan pesawat, PT Agusta Westland. Irfan mewakili PT Agusta Westland mengikuti lelang pengadaan helikopter AW-101. Irfan mencantumkan harga untuk satu unit helikopter AW-101 senilai USD56,4 juta.

Sementara harga pembelian yang disepakati Irfan dengan PT Agusta Westland untuk satu unit helikopter AW-101 hanya USD39,3 juta (ekuivalen dengan Rp514,5 miliar).
Selanjutnya, pada November 2015, panitia pengadaan helikopter AW-101 VIP/VVIP TNI AU mengundang Irfan Kurnia Saleh untuk hadir dalam tahap prakualifikasi. Rencananya, PT Diratama Jaya Mandiri akan ditunjuk langsung sebagai pemenang proyek.
Namun, hal itu tertunda karena kondisi ekonomi sosial. Pengadaan helikopter AW 101 untuk TNI AU tersebut kembali dilanjutkan pada 2016 dengan nilai kontrak Rp738,9 miliar.
Proses pengadaan saat itu menggunakan metode lelang melalui pemilihan khusus yang hanya diikuti oleh dua perusahaan.
Dalam proses ini, Irfan dipercaya panitia lelang ingin menghitung nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait kontrak pekerjaan.
Konten Terkait
Pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diyakini begitu penting dalam upaya mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan jalan di Sumatera Utara
Senin 30-Jun-2025 21:15 WIB
Dari pantauan di lapangan, banyak papan bunga yang sebelumnya sempat berdiri kini telah hilang entah ke mana. Hanya tersisa dua papan di depan Taman
Senin 30-Jun-2025 21:09 WIB
Topan Ginting adalah Kadis PUPR Sumut tersangka dalam kasus OTT KPK. Umur Topan Ginting baru 42 tahun dan sempat jadi Plt. Sekda di era Bobby Nasution
Minggu 29-Jun-2025 20:48 WIB
Topan Ginting adalah Kadis PUPR Sumut tersangka dalam kasus OTT KPK. Umur Topan Ginting baru 42 tahun dan sempat jadi Plt. Sekda di era Bobby Nasution
Minggu 29-Jun-2025 20:48 WIB
drh. Hasudungan Sidabalok mengatakan wacana Pemprov memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan hewan bukan bentuk BPJS manusia, tapi subsidi pemotongan harga.
Rabu 18-Jun-2025 21:05 WIB