Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

KPK RI Sebut Indeks SPI Kabupaten Jepara Naik 76,2 di 2023

Rabu 17-Jul-2024 20:27 WIB

183

KPK RI Sebut Indeks SPI Kabupaten Jepara Naik 76,2 di 2023

Foto : tribunnews

Brominemedia.com  - Pemerintah Kabupaten Jepara mendapatkan peningkatan Survey Penilaian Integritas (SPI) cukup bagus tahun ini.

Demikian yang disampaikan, Supervisi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maruli Tua Manurung saat Pemerintah Kabupaten Jepara, menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Gedung Shima, Rabu, (17/7/2024).

Rapat dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Jepara H Edy Supriyanta, dan dihadiri Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maruli Tua Manurung, Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko, serta seluruh pimpinan perangkat daerah.

Dalam rapat koordinasi tersebut, diketahui nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) di Pemkab Jepara mengalami peningkatan 3,4 poin dari 72,8 pada tahun 2022 menjadi 76,2 di tahun 2023.

Sedangkan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemkab Jepara mengalami penurunan 3 poin dari 93 di tahun 2022 menjadi 90 di tahun 2023.

Maruli mengatakan penurunan indeks MCP ini juga dialami daerah lain di Provinsi Jawa Tengah.

Ia menambahkan fenomena ini memang terjadi menjelang tahun politik.

"Nilai MCP kita turun, namun kabar baiknya SPI kita naik. Tahun 2022 kemarin nilai SPI Jepara berada di ranking rentan, tahun 2023 naik menjadi waspada. Saya harap di tahun naik kelas menjadi terjaga atau diatas 78," kata Maruli.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini, utamanya bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebab menurutnya CPNS serta PPPK yang nantinya memiliki kewenangan dan kuasa anggaran dikhawatirkan melakukan praktik korupsi apabila tidak diberikan pemahaman sejak dini.

Sementara itu, H Edy Supriyanta menyampaikan akan menindaklanjuti arahan KPK.

Dirinya menegaskan pimpinan perangkat daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangannya.

"Hindari patty corruption (korupsi kecil) khususnya di instansi yang langsung melayani publik. MCP juga saya minta naik mencapai 95," kata Edy.

Lebih lanjut, Pj Bupati meminta adanya transparansi anggaran dan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Edy juga meminta dinas terkait untuk memperhatikan surat edaran Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri agar memungut pajak daerah pada pertambangan galian C, reklame, dan air tanah.

Share:

Konten Terkait

PERISTIWA Papan Bunga 'Terima Kasih KPK' Usai Kadis PUPR Sumut Ditangkap Awalnya Banyak, Diam-diam Hilang

Dari pantauan di lapangan, banyak papan bunga yang sebelumnya sempat berdiri kini telah hilang entah ke mana. Hanya tersisa dua papan di depan Taman

Senin 30-Jun-2025 21:09 WIB

Papan Bunga 'Terima Kasih KPK' Usai Kadis PUPR Sumut Ditangkap Awalnya Banyak, Diam-diam Hilang
PEMERINTAHAN KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak...

Jumat 13-Jun-2025 22:17 WIB

KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah
EVENT Kemeja Sutra Dipatok Goceng Malah Cuan 1.000 Kali Lipat di Lelang KPK

Baju sutra sitaan KPK laku terjual 1.000 kali lipat dari harga limit.

Kamis 12-Jun-2025 21:02 WIB

Kemeja Sutra Dipatok Goceng Malah Cuan 1.000 Kali Lipat di Lelang KPK
KRIMINAL Kasus Suap TKA Kemnaker, KPK Telusuri Proses Masuk Pekerja Asing ke RI

Budi juga menjawab indikasi keterlibatan pihak Imigrasi dalam kasus ini. Dia mengatakan KPK mendalami seluruh informasi yang ada lewat pemanggilan para saksi.

Kamis 29-May-2025 21:05 WIB

Kasus Suap TKA Kemnaker, KPK Telusuri Proses Masuk Pekerja Asing ke RI
PEMERINTAHAN Oleh-oleh Dedi Mulyadi Setelah Tiba-tiba Sambangi Gedung Merah Putih KPK, Diminta Coret Anggaran

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membawa "oleh-oleh" setelah tiba-tiba mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Senin 19-May-2025 21:03 WIB

Oleh-oleh Dedi Mulyadi Setelah Tiba-tiba Sambangi Gedung Merah Putih KPK, Diminta Coret Anggaran

Tulis Komentar