KPK Punya Target Semua Daerah Implementasikan Pendidikan Antikorupsi Tahun Ini

Foto : detik

brominemedia.com –  KPK memfokuskan implementasi pendidikan antikorupsi dalam bidang pendidikan formal. Harapannya, pendidikan antikorupsi itu dapat berdampak jangka panjang terhadap perilaku antikorupsi yang dimulai di bangku pendidikan.

"Yang pertama yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jejaring Pendidikan, bagaimana mengimplementasikan pendidikan antikorupsi terutama pada pendidikan formal," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Selasa (9/8).

"Di mana harapannya, anak didik kita dari mulai pendidikan usai dini dasar, menengah bahkan sampai perguruan tinggi itu akan berubah sikap dan perilaku peserta didik terhadap antikorupsi," sambungnya.

Menurutnya, selain memberikan pendidikan antikorupsi kepada siswa, KPK berfokus soal ekosistem pendidikan berintegritas. Oleh sebab itu, KPK melaksanakan program implementasi pendidikan antikorupsi.

"Yang pertama, di dalam implementasi antikorupsi di kurikulum pendidikan formal, dini, dasar menengah dan pendidikan, termasuk di kedinasan," jelasnya.

Menurut Wawan, hingga saat ini sudah ada 387 peraturan kepala daerah tentang implementasi kurikulum antikorupsi di sekolah dasar. Dia menyebutkan tahun ini 521 daerah dapat terimplementasi dengan pendidikan korupsi.

"Itu sampai hari ini, sudah 387 peraturan kepala daerah, karena untuk daerah-daerah di pendidikan dasar dan menengah itu butuh regulasi dari kepala daerahnya, tapi sekali lagi, sampai hari ini sampai semester 1, ada 387 peraturan daerah yg sudah terimplementasi dari 521," tutur Wawan.

Meskipun belum mencapai target, Wawan percaya tahun ini KPK bakal menuntaskan target di keseluruhan daerah soal regulasi implementasi pendidikan antikorupsi. Dia membandingkan hal itu dengan target tahun 2021, yakni 360 daerah, tetapi KPK berhasil merealisasi 369.

"Harapannya tahun ini, kita bisa menyelesaikan seluruh daerah agar memiliki regulasi untuk digunakan mengimplementasikan pendidikan antikorupsi," sebut Wawan.

"Kalau kita bandingkan, di tahun 2021 itu, tahun yang lalu cuman 360. Tapi terealisasi 369, sehingga harapannya tahun ini bisa menyelesaikan seluruh daerah itu memiliki regulasinya," jelasnya.

Wawan menyebut hingga saat ini implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan formal sudah terbilang cukup baik. Namun pada tahun ini dia bakal meningkatkan lagi target tersebut.

Pada 2021, jumlah sekolah dasar yang mengimplementasikan pendidikan sebanyak 19,800 sekolah. Wawan menyebut tahun ini bakal ditarget menjadi 35 ribu.

Sementara untuk pendidikan menengah, pada 2021 tercatat setidaknya ada 1.900 sekolah. Namun target tahun ini bakal ditambah menjadi 5.900 sekolah.

Kendati demikian, Wawan masih belum dapat memerinci jumlah implementasi pendidikan di bangku pendidikan tersebut untuk tahun ini. Dia beralasan, penghitungan dilakukan pada akhir tahun.

"Angka-angka yang realisasi masih sama dengan tahun yang lalu, karena ini biasanya dilakukan monitoring-nya di akhir tahun sehingga di akhir tahun baru kita bisa mengeluarkan berapa jumlah yang sebetulnya sudah direalisasikan dari target yang sudah dibuat," tutupnya.