Jumat 03-Mar-2023 00:27 WIB
190

Foto : detik
brominemedia.com -
Penolakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) meluas.
Kali ini datang dari Bali. Komite Demokrasi atau KoDE Bali menyatakan PN Jakpus
tidak memiliki kewenangan menangani perkara sengketa proses Pemilu. Terlebih
memutuskan penundaan tahapan Pemilu hingga
Juli 2025.
"Berdasarkan UU Pemilu bahwa sengketa proses Pemilu
hanya bisa ditangani oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PN
tidak memiliki kewenangan menangani sengketa Pemilu apalagi memutuskan menunda
tahapan Pemilu," kata Ketua Komite Demokrasi (KoDE) Bali Dr Gede Suardana
kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).
Suardana yang juga ketua KPU Buleleng 2013-2018 ini
menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 disebutkan
bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu hanya bisa ditangani oleh Bawaslu dan
PTUN.
Pasal 469 menyebutkan Bawaslu memiliki kewenangan menangani
sengketa administrasi proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai
politik peserta Pemilu. Penetapan daftar calon DPD, DPR, DPRD, dan pasangan calon
presiden dan wakil presiden.
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

"Jika para pihak tidak menerima putusan Bawaslu maka dapat mengajukan banding ke PTUN bukan ditangani oleh PN," kata Suardana yang juga bakal calon DPD RI Dapil Bali ini.
Ia menambahkan bahwa sesuai pasal 470 menyebutkan bahwa sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh PTUN adalah partai politik yang tidak lolos proses verifikasi pasca dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu.
Pasal 471 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan ke PTUN setelah gugatan administrasi di Bawaslu telah dilakukan. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
Suardana mendukung KPU dan Bawaslu agar tidak mengindahkan putusan PN Jakarta Utara atas perkara Partai Prima yang tidak menerima keputusan KPU tentang penetapan peserta Pemilu 2024.
"Tetap laksanakan Pemilu 2024 sesuai tahapan berdasarkan amanat UU dan PKPU," katanya.
Konten Terkait
Ketika sang model berusaha membersihkan namanya usai dituding selingkuh, warganet justru menyinggung kembali masa lalu.
Kamis 24-Apr-2025 20:43 WIB
Korban yang dikenal dengan inisial A, menyampaikan aduannya melalui kuasa hukumnya Tri Eva Oktaviani dari YLBHI-LBH Surabaya Pos Malang kepada Polresta Malang Kota pada Selasa, 22 April 2025.
Selasa 22-Apr-2025 20:29 WIB
Fotografer dari seluruh dunia berkesempatan untuk ikut serta dalam salah satu ajang lomba fotografi internasional, The Epson International Pano Awards.
Senin 21-Apr-2025 20:40 WIB
Keberadaan oknum-oknum yang menyalahi fungsi ormas ini, dinilai selain dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, juga dapat merusak iklim investasi
Jumat 18-Apr-2025 20:50 WIB
Cucun menilai aksi warga AS itu harus menjadi peringatan bahwa pengawasan terhadap warga asing harus diperketat.
Rabu 16-Apr-2025 20:28 WIB