Klaim Sudah Maksimal Sosialisasi Pilkada, KPU DKI Hormati Langkah RIDO yang Ancam Lapor ke KPK

Foto : tribunnews

Brominemedia.com - Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari mengklaim telah semaksimal mungkin menyosialisasikan tahapan Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Astri saat dimintai tanggapannya atas ultimatum dari kubu timses Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang bakal melaporkan KPU DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan transparansi penggunaan anggaran sosialisasi Pilkada Jakarta lantaran rendahnya angka pemilih yang menggunakan hak suaranya.

"Kami sebagai penyelenggara pemilihan gubernur di DKI Jakarta sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi," kata Astri saat dikonfirmasi, Kamis (5/12/2024).

Astri mengatakan pihaknya tetap menghormati rencana pelaporan yang dilakukan kubu RIDO.

"Mengenai rencana pelaporan tersebut, tentunya kami menghormati langkah yang diambil oleh pihak yang bersangkutan dan kami akan mengikuti sesuai prosedur yang ada," ujarnya.

Diketahui, angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 hanya 58 persen. Hal itu menjadikan rekor pilkada di Jakarta dengan jumlah pemilih terendah.

Terkait hal itu, Astri mengatakan pihaknya tentu akan melakukan evaluasi mendalam mengapa tingkat partisipasi bisa cukup rendah.

"Terkait angka partisipasi yang menurun dibandingkan pilkada sebelumnya, tentu kami akan melakukan evaluasi dan kajian terhadap hal tersebut. Namun, kami masih fokus dengan tahapan yang saat ini sedang berlangsung, yaitu rekapitulasi berjenjang," ujarnya.

Sebelumya, tanggapan yang sama juga disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata. Ia menegaskan pihaknya sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024.

"Prinsipnya KPU DKI sudah bekerja sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang ada," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Kamis (5/12/2024).

Karenanya, terkait rencana dilaporkannya ke KPK, Wahyu mengatakan menghormati hal tersebut.

"Kami menghormati apapun yang diusahakan oleh pihak manapun dalam melakukan evaluasi sesuai dengan perundang-undangan yang ada," kata dia.

Alasan RIDO

Rencana pelaporan terhadap KPU DKI itu dilontarkan, anggota tim pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah saat konfrensi pers di kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (4/12/2024). Ramdan menyebut selain ke KPK, pihaknya juga akan melaporkan KPU DKI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam hal laporan ke DKPP, Ramdan menjelaskan bahwa hal tersebut terkait distribusi formulir C6 yang dinilai tidak merata di Pilkada Jakarta 2024. Akibatnya, banyak warga disebut gagal menggunakan hak pilih sehingga partisipasi pemilih menurun.

Sementara itu, terkait rencana laporan ke KPK untuk mempertanyakan penggunaan anggaran Pilkada oleh KPU DKI karena rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Menurut Ramdan, anggaran untuk Pilkada Jakarta yang mencapai Rp 975 miliar tidak digunakan secara ideal oleh KPU DKI.

"Jika memang penggunaan anggaran benar-benar, tentu peran serta masyarakat dalam partisipasi akan meningkat.

Dan ini baru pertama kali dalam sejarah pemilihan calon Gubernir DKI Jakarta baru kali ini turun jauh partisipan yaitu mencapai angka 50-an persen. Jika di angka 70 atau 95 persen wajar aja," kata Ramdan.