Senin 12-Dec-2022 23:10 WIB
255
Foto : jpnn
brominemedia.com
- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (kejati Sulut) menghentikan penuntutan 71
perkara hukum berdasarkan keadilan restoratif selama tahun 2022.
Kepala Kejati Sulut Edy Birton menyebut penghentian
penuntutan itu dilakukan terhadap perkara di bidang tindak pidana umum
sepanjang Januari-Desember 2022.
"Penyelesaian puluhan perkara berdasarkan keadilan
restoratif itu, tersebar di wilayah hukum Kejati Sulut," ujar diadi
Manado, Senin (12/12).
Tewas Edy menyampaikan dalam mendukung pelaksanaan keadilan
restoratif, Kejati Sulut memiliki empat rumah restorative justice yang tersebar
di tingkat Kejari.
Masing-masing Kejari Manado dengan nama Wale Adhyaksa,
Kejari Minahasa Utara dengan Wale Restorative Justice.
Lalu., di Kejari Minahasa Selatan dengan Wale Perdamaian
serta Kejari Kepulauan Talaud dengan Wale Perdamaian Adhyaksa.
Dia menyebut salah satu perkara yang diselesaikan secara keadilan restoratif adalah terkait penganiayaan yang ditangani Kejari Minahasa Selatan.

Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama tersangka Rein tersebut diduga melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
Perkara pidana itu dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena telah memenuhi syarat.
Duh Adapun syarat dilakukan keadilan restoratif terhadap perkara tersebut, seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
Kemudian, tindak pidana yang dilakukan tersangka diancam pidana penjara tidak lebih dari lima tahun.
Selain itu, ada kesepakatan damai antara tersangka dan korban di hadapan Jaksa Penuntut Umum yang dihadiri oleh perwakilan keluarga para pihak.
Konten Terkait
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) menindaklanjuti kabar perselingkuhan sesama guru seiring dengan beredarnya kasus tersebut di media sosial.
Senin 10-Nov-2025 21:00 WIB
Majelis Hakim PN Cibadak, Sukabumi, menjatuhkan vonis pidana lima bulan penjara kepada delapan terdakwa.
Senin 10-Nov-2025 20:59 WIB
Terungkap alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Jumat 07-Nov-2025 20:18 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo tahun 2021-2024.Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap lima orang tersangka baru dalam perkara pengembangan kasus yang menjerat mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Mereka merupakan pihak pemberi suap.Hari ini .
Selasa 04-Nov-2025 20:53 WIB
Capaian pengungkapan ini melampaui target yang hanya 6 kasus. Atau bila dipersentasekan meningkat sekitar 366,7 persen dari target yang ditetapkan
Senin 03-Nov-2025 21:32 WIB





