Selasa 08-Oct-2024 20:25 WIB
185

Foto : jpnn

Diketahui lembaga penegak hukum lain, seperti Polri mendapat tingkat kepercayaan publik mencapai 67 persen. Kemudian, pengadilan 66 persen, dan Mahkamah Konstitusi 64 persen.
Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat 61 persen.
"Ini catatan. Biasanya KPK selalu tinggi, tetapi kali ini paling bawah (di antara lembaga penegak hukum, red)," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida.
Survei Indikator dilakukan periode 22-29 September 2024. Jumlah responden 1.200, dengan over sample di 11 provinsi, menjadi total 3.450 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Saat menghadiri Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 Tahun 2024 di Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI, Jakarta, 22 Juli 2024, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan dalam lima tahun belakangan, kinerja Korp Adhyaksa menunjukkan tren sangat positif.
"Dalam kurun 5 tahun belakangan ini pula Kejaksaan mampu mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh publik,” ucapnya.
Kejaksaan mampu hadir untuk menjawab harapan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, kejaksaan juga mampu melaksanakan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan tanpa pandang bulu namun dengan tetap menjaga sisi humanis.
"Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas kita bersama, dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang kita. Tidak pernah ada sesuatu prestasi atau keberhasilan yang dicapai tanpa perjuangan dan tantangan," ujarnya.
Konten Terkait
Polres Bengkalis melakukan pengecekan di 4 gudang beras untuk memastikan stok aman dan mencegah penimbunan. Stok beras stabil dan harga belum meningkat.
Kamis 14-Aug-2025 20:52 WIB
Fenomena saling klaim dari kalangan honorer yang menyatakan paling berhak diangkat menjadi...
Kamis 14-Aug-2025 20:45 WIB
Ketua PP IPM Riandy Prawita berikan dukungan penuh kepada Menko Perekonomian Zulkifli Hasan soal visi pemberdayaan ekonomi rakyat.
Rabu 13-Aug-2025 20:51 WIB
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap respons Prabowo soal polemik Bupati Pati yang menaikkan PBB 250%. Pras menekankan pentingnya pembinaan kader Gerindra.
Rabu 13-Aug-2025 20:50 WIB
Mensesneg Prasetyo Hadi bantah Payment ID digunakan untuk memata-matai transaksi pribadi masyarakat. Dia menegaskan Payment ID untuk mengawasi transaksi aneh.
Rabu 13-Aug-2025 20:47 WIB