Selasa 08-Oct-2024 20:25 WIB
275
Foto : jpnn

Diketahui lembaga penegak hukum lain, seperti Polri mendapat tingkat kepercayaan publik mencapai 67 persen. Kemudian, pengadilan 66 persen, dan Mahkamah Konstitusi 64 persen.
Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat 61 persen.
"Ini catatan. Biasanya KPK selalu tinggi, tetapi kali ini paling bawah (di antara lembaga penegak hukum, red)," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida.
Survei Indikator dilakukan periode 22-29 September 2024. Jumlah responden 1.200, dengan over sample di 11 provinsi, menjadi total 3.450 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Saat menghadiri Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 Tahun 2024 di Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI, Jakarta, 22 Juli 2024, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan dalam lima tahun belakangan, kinerja Korp Adhyaksa menunjukkan tren sangat positif.
"Dalam kurun 5 tahun belakangan ini pula Kejaksaan mampu mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh publik,” ucapnya.
Kejaksaan mampu hadir untuk menjawab harapan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, kejaksaan juga mampu melaksanakan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan tanpa pandang bulu namun dengan tetap menjaga sisi humanis.
"Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas kita bersama, dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang kita. Tidak pernah ada sesuatu prestasi atau keberhasilan yang dicapai tanpa perjuangan dan tantangan," ujarnya.
Konten Terkait
Harbolnas 2025 kembali digelar dengan target transaksi Rp35 triliun. Pemerintah mendorong produk lokal agar belanja daring semakin meningkat.
Jumat 12-Dec-2025 20:15 WIB
Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil melontarkan...
Senin 08-Dec-2025 20:12 WIB
Dindukcapil Jogja buka layanan rekam KTP-el Sabtu-Minggu sepanjang Desember 2025 bagi warga yang belum rekam data.
Rabu 03-Dec-2025 20:57 WIB
Fernando Emas menyebut, terjadinya penjarahan di tengah banjir Sumatra mengindikasikan, pemerintah belum bergerak sesuai harapan masyarakat.
Selasa 02-Dec-2025 20:22 WIB
Gubernur Pramono Anung pastikan UMP DKI 2026 belum final, menunggu rekomendasi forum tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Senin 01-Dec-2025 20:21 WIB




