Kamis 23-Jan-2025 20:23 WIB
136

Foto : tribunnews
Brominemedia.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai, koordinasi antar kementerian di kabinet Prabowo-Gibran dalam menangani persoalan pagar laut di pesisir pantai Tangerang, Banten, masih lemah.
"Kita melihat kabinet ini maaih kurang berkoordinasi. Jadi mereka itu muncul sendiri-sendiri sesuai dengan kementeriannya masing-masing," kata Jeirry dalam diskusi bertema 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gubran: Catatan Kritis dan Tantangan Kedepan' di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menurutnya, pandangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lain tidak kompak soal penanganan munculnya pagar bambu sepanjang 30 kilometer lebih di perairan Tangerang.
"Misalnya, kalau kita melihat dalam kasus pagar laut, itu kan satu kementerian dengan kementerian lain atau badan yang lain itu bicara berbeda-beda itu. Jadi hal-hal seperti itu masih cukup kuat," tuturnya.
"Satu (kementerian) dengan yang lain itu bahkan saling menegasikan atau seolah-olah tidak ada koordinasi di antara mereka tentang isu-isu yang muncul di publik," kata Jeirry.
Misalnya, TNI Angkatan Laut (AL) mulai melakukan pembongkaran pagar laut yang penanggungjawabnya menjadi misteri.
Tetapi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat memiliki pandangan yang berbeda terkait pembongkaran pagar laut.
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengaku telah berkomunikasi via telepon dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali agar operasi pembongkaran pagar laut dapat dihentikan.
"Sekarang belum semuanya (pagar dibongkar) tapi tadi KSAL sudah nelpon pas rapat habis ini saya akan berkoordinasi dengan beliau," ujarnya kepada wartawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).
Menteri KKP mengatakan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut masih menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan oleh KKP.
Ia juga khawatir pencabutan pagar tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan dampak lain, termasuk terbawanya bambu oleh arus laut
"Barang bukti yang masih dalam penyelidikan sebaiknya tidak dibongkar. Jika dibongkar, bisa menimbulkan masalah baru seperti terganggunya arus laut," ujar Trenggono.
Menurutnya, pagar tersebut harus tetap berada di lokasi hingga KKP berhasil mengungkap dalang di balik pemasangan pagar misterius ini.
"Pencabutan itu mudah, tapi lebih penting untuk memastikan siapa yang memasang. Setelah semuanya jelas, baru pembongkaran dilakukan," tambahnya.
Meski sempat beda pandangan, Menteri KKP kini telah memberikan perintah pembongkaran pagar laut pada Senin (20/1/2025).
Adapun proses pembongkaran pagar laut telah dilanjutkan kembali, sejak Rabu (22/1/2025).

Konten Terkait
Presiden Prabowo bakal lama pulang ke Indonesia karena rentetan agenda di luar negeri. Ia sempat ngobrol bareng Gibran sebelum berangkat.
Selasa 01-Jul-2025 20:57 WIB
Kabar penting menyambut ajang pramusim bergengsi ini ialah Rahmad Darmawan resmi ditunjuk sebagai pelatih tim Liga Indonesia All Star.
Senin 30-Jun-2025 21:14 WIB
Dari pantauan di lapangan, banyak papan bunga yang sebelumnya sempat berdiri kini telah hilang entah ke mana. Hanya tersisa dua papan di depan Taman
Senin 30-Jun-2025 21:09 WIB
Semua orang di dalam pesawat Air India yang jatuh di Ahmedabad, India, Kamis (12/6/2025) yang berjumlah 242 jiwa dinyatakan tewas.
Kamis 12-Jun-2025 21:00 WIB
Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyambut positif kehadiran Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dalam acara yang sama acara peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor Kemenlu, Jakarta, Senin (2/6).
Senin 02-Jun-2025 20:49 WIB