Jumat 02-Aug-2024 21:33 WIB
161

Foto : tribunnews

Bahkan, Deddy secara keras menyebut selama kepemimpinan Presiden Jokowi selama 5 tahun belakangan ini, memiliki daya rusak melebihi zaman Orde Baru.
"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," jelas Deddy.
Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan masih ada waktu bagi Presiden Jokowi sampai Oktober 2024 untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membayar janjinya kepada rakyat.
"Banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk janji pertumbuhan ekonomi juga belum terpenuhi, termasuk janji 'menegakan demokrasi' juga masih tanda kutip," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, Jumat.
"Saya pikir masyarakat tahu fakta ini pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih ada masih cukup banyak juga yang kena PHK, nah itu janji pertumbuhan 7 persen tidak tercapai," imbuhnya.
Lebih lanjut, Jazilul menilai masayarakat Indonesia secara pribadi tentu akan memaafkan Jokowi.
Namun sebagai presiden, Jokowi mesti berupaya menuntaskan janji-janji politiknya dan menyelesaikan pekerjaannya yang belum tuntas.
"Sebagai pribadi Pak Presiden akan dimaklumi, tapi sebagai presiden masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai dengan janjinya, mana yang sudah sesuai," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.
Menurutnya sangat wajar usai Jokowi menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik, lalu kemudian mengundang reaksi rakyat untuk memberikan saran dan kritik kepadanya.
"Saya pikir wajar presiden mendapat masukan saran dan kritik. Karena apa, karena posisi presiden itu posisi yang diberikan oleh masyarakat," tandasnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden ke-7 RI.
PKS menyarankan Jokowi agar kekurangan selama 10 tahun menjabat Kepala Negara juga dipaparkan.
"Bagusnya Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Legislator Komisi II DPR RI itu memuji sifat Presiden Jokowi untuk meminta maaf ke rakyat.
"Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani," tandas Mardani.
Konten Terkait
Dalam semangat pembaruan dan penguatan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menyampaikan bahwa proses konsolidasi nasional partai telah secara resmi dimulai.
Kamis 07-Aug-2025 20:42 WIB
Koentjoro meyakini bahwa panggung yang tercipta dari isu ijazah Jokowi ini sangat potensial dimanfaatkan untuk memperkuat citra politik.
Jumat 01-Aug-2025 22:23 WIB
Isu PDI Perjuangan menggelar kongres seusai bimbingan teknik (Bimtek) di The Meru, Sanur, Denpasar, kembali menyeruak.
Rabu 30-Jul-2025 21:13 WIB
Dalam pengakuan yang mengejutkan di podcast Forum Keadilan TV, mantan calon presiden itu menyoroti kejanggalan luar biasa dalam penanganan kasus Formula E, yang ia yakini sebagai puncak dari tekanan politik yang dialaminya.
Kamis 24-Jul-2025 19:42 WIB
Polda Metro Jaya menyita ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat diperiksa sebagai saksi pelapor di Polresta Solo, Rabu (23/7/2025).
Kamis 24-Jul-2025 19:35 WIB