Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

KRIMINAL

Hasto Jadi Tersangka KPK, Posisi Sekjen PDIP Dinilai Perlu Diganti Agar Citra PDIP Tak Tercoreng

Kamis 26-Dec-2024 20:23 WIB

308

Hasto Jadi Tersangka KPK, Posisi Sekjen PDIP Dinilai Perlu Diganti Agar Citra PDIP Tak Tercoreng

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Direktur Trias Politica Strategis Agung Baskoro memberikan tanggapannya terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kini menjadi tersangka KPK.

Agung menilai, setelah Hasto menjadi tersangka KPK, PDIP perlu segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekjen PDIP.

Karena menurut Agung, kasus hukum yang menjerat Hasto ini bisa mencoreng citra PDIP.

Tak hanya itu, kasus Hasto ini  juga bisa mengganggu roda organisasi.

Mengingat jabatan Hasto yang cukup tinggi di partai, yakni sebagai Sekjen PDIP.

Agung menambahkan, kasus ini juga berimbas pada tugas-tugas kesekjenan di internal PDIP yang terpengaruh dan berjalan kurang optimal.

“Secara institusional, bila Hasto tak segera diganti, akan merugikan citra PDIP di mata publik, sekaligus tugas-tugas kesekjenan di internal menjadi kurang optimal,” kata Agung dilansir Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Namun Agung menilai, kasus Hasto ini tak akan sampai berpengaruh ke PDIP di level strategis, seperti kerjasama antara PDIP dengan parpol lain.

Karena di PDIP sendiri masih ada sang Ketum sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di PDIP masih begitu kuat dan menjadi identitas dari partai banteng.

“Secara personal, figur Ketua Umum PDIP Megawati masih kokoh dan selama ini menjadi identitas partai. Sehingga kasus Hasto tak banyak berpengaruh di level strategis,” terang Agung.

Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap membuat Megawati selaku ketua umum kehilangan sosok yang merupakan perpanjangan tangannya untuk berbagai urusan partai.

“Secara teknis administratif-politik, mestinya Ketum kehilangan perpanjangan tangan untuk beragam urusan partai,” ujar Agung.

PDIP Tegaskan Belum Ada Pembicaraan Sedikitpun terkait Pergantian Posisi Hasto dari Jabatan Sekjen
Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim menanggapi rumor Hasto Kristiyanto akan dicopot dari posisi Sekjen PDIP setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

Chico mengatakan hal tersebut dipastikan tidak benar.

Ia menegaskan pihaknya belum ada pembicaraan terkait pergantian Hasto dari posisi Sekjen PDIP.

"Tidak ada pembicaraan sedikitpun/atau wacana terkait pergantian posisi sekjen," ujar Chico saat dikonfirmasi, Kamis (26/12/2024).

Chico menuturkan partainya kini sedang fokus untuk memberikan bantuan hukum kepada Hasto. 

Saat ini, tim hukum pembela Hasto akan dipimpin oleh Ronny Talapessy.

Sementara itu, Ronny mengatakan pihaknya sedang melakukan persiapan langkah hukum untuk membantu Hasto. 

Dia juga belum bisa merinci siapa saja tim hukum yang akan memberikan pendampingan.

"Sampai saat ini kami lagi fokus persiapan langkah-langkah hukum kami. Ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan," pungkasnya.


Hasto Jadi Tersangka 

KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dua kasus dugaan korupsi. 

Yakni kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, dan kasus dugaan merintangi penyidikan perkara Harun Masiku. 

Dalam kasus suap, Hasto bersama Harun Masiku dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, diduga memberikan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu, Wahyu Setiawan. 

Dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang, Hasto disebut mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan.

KPK menemukan bukti bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu guna meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR berasal dari Hasto. 

Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, Hasto disebut memerintahkan seseorang untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam ponsel dalam air dan melarikan diri. 

Sebelum diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak ditemukan lembaga antirasuah. 

Selain itu, Hasto juga diduga mengumpulkan sejumlah saksi terkait kasus Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Alasan KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Diduga Terlibat Kasus Mutasi dan Promosi Jabatan

Terungkap alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Jumat 07-Nov-2025 20:18 WIB

Alasan KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Diduga Terlibat Kasus Mutasi dan Promosi Jabatan
PEMERINTAHAN KPK Resmi Tahan Lima Tersangka Baru Penyuap Karna Suswandi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo tahun 2021-2024.Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap lima orang tersangka baru dalam perkara pengembangan kasus yang menjerat mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Mereka merupakan pihak pemberi suap.Hari ini .

Selasa 04-Nov-2025 20:53 WIB

KPK Resmi Tahan Lima Tersangka Baru Penyuap Karna Suswandi
PEMERINTAHAN OTT KPK di Riau Hebohkan Publik, Ini Klarifikasi dari Pemprov Riau

Diskominfotik Riau memberikan klarifikasi terkait OTT KPK yang turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid diamankan.

Senin 03-Nov-2025 21:33 WIB

OTT KPK di Riau Hebohkan Publik, Ini Klarifikasi dari Pemprov Riau
PEMERINTAHAN Ke Blitar, Megawati Tekankan Soal Swasembada Pangan kepada Kepala Daerah Kader PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menekankan soal swasembada pangan kepada para kepala daerah kader PDIP

Jumat 31-Oct-2025 21:10 WIB

Ke Blitar, Megawati Tekankan Soal Swasembada Pangan kepada Kepala Daerah Kader PDIP
PEMERINTAHAN Usut Dugaan Kasus Terkait Whoosh, KPK Minta Pihak yang Dipanggil Kooperatif

KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kereta cepat Whoosh. KPK meminta para pihak yang dipanggil dalam penyelidikan kasus tersebut kooperatif.

Jumat 31-Oct-2025 21:08 WIB

Usut Dugaan Kasus Terkait Whoosh, KPK Minta Pihak yang Dipanggil Kooperatif

Tulis Komentar