Senin 17-Oct-2022 14:57 WIB
408

Foto : wartakota
brominemedia.com –
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memeriksa Paguyuban Supporter
Timnas Indonesia (PSTI) terkait Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 korban
jiwa di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10).
Ketua PSTI Ignatius Indro menyampaikan, sepihak suppoter
hanyamenjadi objek pendulang keuntungan, namun minim edukasi dari Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
"Kami menyampaikan Komnas bahwa supotrter selama ini
masih dijadikan objek. Belum menjadi supyek, sehingga diambil keuntungan baik
penjualan tiket, merchandise," ucap Ignatius di Kantor Komnas HAM, Menteng,
Jakarta Pusat, Senin (17/10).
Ignatius menyebutkan, sudah berkali-kali berkomunikasi
langsung dengan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule untuk membahas
edukasi terhadap suporter, namun tidak ada perhatian yang signifikan.
"Namun kami tidak melihat kinerjanya untuk suporter
sampai sejauh ini, bagaimana edukasi itu dilakukan seperti apa," kata
Ignatius.
"Kami tidak melihat bahkan masalah rivalitasnya
sendiri, ini antar klub menjurus kekerasan ini tidak ada pelatihan-pelatihan
khusus, terutama fans yang sampai akar rumput," lanjut Ignatius.
Selain itu, lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan nantinya dimuat aturan turunan yang mengakomodasi perhatian suporter.

"Kami meminta Undang-Undang Olahraga ini, aturan turunannya ini mengatur bahwa seluruh steckholder terlibat dalam edukasi, penanganan yang baik itu juga harus dilibatkan," ucap Ignatius.
Dalam Tragedi Kanjuruhan Komnas HAM menyampaikan salah satu pihak yang bertanggungjawab adalah PSSI.
Mereka juga meminta PSSI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk merombak kepengurusan saat ini, termasuk mengganti Ketua Umum, Iwan Bule.
Hal itu disampaikan merujuk ke rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
"Sudah ada rekomendasi dari TGIPF gitu, Dan kalau misalnya saya pikir sudah tidak saatnya lagi untuk sedikit melawan rekomendasi itu, Karena kalau dia melawan, tetap menjadi ketua umum, tapi izin tidak dikeluarkan, izin liga segala, ini kan tidak berjalan PSSI-nya, sepak bolanya tidak akan berjalan," ucap Ignatius.
Konten Terkait
Pernyataan ini seolah menjadi justifikasi hukum atas langkah-langkah kontroversial yang telah diambil, sekaligus membuka perdebatan tentang batasan kekuasaan presiden dalam mengintervensi proses peradilan.
Senin 04-Aug-2025 22:35 WIB
Jauh sebelum manusia memiliki gigi yang cocok untuk mengunyah tanaman keras, nenek moyang kita telah mengembangkan selera untuk tanaman tersebut.Sebuah studi baru yang dipimpin oleh Universitas Dartmouth mengungkapkan bahwa...
Senin 04-Aug-2025 22:32 WIB
Menurut Pigai, negara berhak penuh untuk melarang pengibaran bendera tersebut demi menjaga kehormatan simbol-simbol negara.
Minggu 03-Aug-2025 20:56 WIB
Saat akhirnya bisa bertemu langsung, keyakinan DJ Bravy makin kuat bahwa Erika adalah orang yang selama ini ia cari.
Selasa 22-Jul-2025 21:06 WIB
PD Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya membentuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU). Lembaga ini diresmikan Wakil Bupati
Minggu 20-Jul-2025 20:55 WIB