Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Gelombang Gugatan Belum Berakhir, PPP Ingatkan Kepastian Hukum Pemilu

Rabu 12-Apr-2023 07:15 WIB

258

Gelombang Gugatan Belum Berakhir, PPP Ingatkan Kepastian Hukum Pemilu

Foto : detik

brominemedia.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU RI terkait putusan menunda tahapan Pemilu 2024. Selain itu, dia juga mengingatkan gelombang gugatan kepada KPU belum berakhir.

"Alhamdulilah hari ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun jangan senang dulu," ujar Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/2023).

Hal ini dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar Fraksi PPP DPR RI yang mengusung tema 'Bagaimana Nasib Pemilu 2024 Pasca Putusan Pengadilan Negeri?'. Seminar ini digelar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4) kemarin.

Achmad Baidowi yang kerap disapa Awiek itu menambahkan saat ini masih ada gugatan Partai Berkarya. Sama seperti Partai Prima, Partai Berkarya juga menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait proses Pemilu 2024. Menurutnya masih ada kemungkinan Partai Berkarya melakukan banding.

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

"Mudah-mudahan Partai Prima tidak kembali melakukan kasasi, supaya ada kepastian Pemilu kita," ucap Awiek.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menegaskan penundaan Pemilu sangat sarat dengan kepentingan politik yang mempunyai kepentingan. Hal itu akan berimplikasi kepada ketidakpastian arah kebijakan nasional.

"Penundaan Pemilu juga berdampak gangguan pada hak sipil dan hak politik yang menjadi dasar semua warga," terangnya.

Dia menilai kebebasan berpartisipasi WNI dalam menentukan wakil mereka di eksekutif dan legislatif memiliki dasar hukum yang kuat. Selain diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 27 (1), pasal 28B (3) dan pasal 28E (3), juga diatur dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada kesempatan yang sama, Akademisi UIN Jakarta Andi Syafrani pun menuturkan tidak ada alasan hukum saat ini yang menunda Pemilu. Karena itu, menurutnya Pemilu 2024 mau tidak mau tetap harus dilaksanakan.

"Pemilu mau tidak mau harus dilaksanakan dan Pemilu harus kita kawal hasilnya agar berjalan secara demokratis," jelasnya.

Selain itu, Anggota KPU RI Idham Holik menegaskan pihaknya tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia menambahkan pada Bulan April 2023 ini, KPU Provinsi menetapkan daftar pemilih sementara dan KPU RI tengah mempersiapkan PKPU Tahapan Pendaftaran Caleg.

"Sekarang kita harus lebih optimis lagi bahwa Pemilu berjalan tepat waktu. Mari kita sukseskan tahapan penyelenggara Pemilu," ajaknya.

Diketahui, seminar ini dibuka oleh Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi dan menghadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal, Akademisi UIN Jakarta Andi Syafrani, dan Anggota KPU RI Idham Holik sebagai pembicara. Sementara, untuk moderator seminar dilakukan oleh Tenaga Ahli DPR RI Fraksi PPP Rizkyansyah Wathon.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.

Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI
PEMERINTAHAN 2.402 P3K Sulteng Terima SK Pengangkatan

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Adiman, menjelaskan bahwa total formasi P3K yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemprov Sulteng tahun 2024 berjumlah 5.330.

Senin 23-Jun-2025 20:46 WIB

2.402 P3K Sulteng Terima SK Pengangkatan
PERISTIWA Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Thobahul Aftoni atau Toni menyebut parpolnya secara institusional belum pernah mewarkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum).

Senin 09-Jun-2025 20:27 WIB

Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau
KRIMINAL Baru Lulus PPPK, Kelakuan AM Guru SMP di Bengkulu Tengah Rudapaksa Siswinya Hingga 2 Kali

Pelaku ternyata, baru dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Bengkulu Tengah tahap I dan akan menerima SK

Rabu 04-Jun-2025 21:00 WIB

Baru Lulus PPPK, Kelakuan AM Guru SMP di Bengkulu Tengah Rudapaksa Siswinya Hingga 2 Kali
PEMERINTAHAN Pemkab Rejang Lebong Rencanakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Ini Kriteria dan Besaran Gajinya

Pemkab Rejang Lebong Rencanakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Ini Kriteria dan Besaran Gajinya.

Rabu 21-May-2025 21:06 WIB

Pemkab Rejang Lebong Rencanakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Ini Kriteria dan Besaran Gajinya

Tulis Komentar