Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Gedung Putih Nilai Penyelidikan Pemakzulan Biden oleh DPR Politik Ekstrem

Rabu 13-Sep-2023 01:03 WIB

251

Gedung Putih Nilai Penyelidikan Pemakzulan Biden oleh DPR Politik Ekstrem

Foto : brominemedia.com

brominemedia.com - Gedung Putih mengecam keputusan DPR Amerika Serikat (AS) untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS, Joe Biden. Gedung Putih menilai pemakzulan tersebut sebagai "politik ekstrem yang paling buruk."
"Anggota Partai Republik di DPR telah menyelidiki Presiden selama 9 bulan, dan mereka tidak menemukan bukti adanya kesalahan," ujar juru bicara Gedung Putih untuk pengawasan dan investigasi Ian Sams melalui di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dilansir detikcom dari AFP, Rabu (13/9/2023).
Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat AS akan membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Joe Biden. Hal ini diungkap oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik Kevin McCarthy
"Saya mengarahkan komite DPR kami untuk membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden," kata McCarthy kepada wartawan dilansir Reuters, Selasa (12/9/2023).
Diberitakan banyak kader di partai McCarthy marah ketika DPR, yang saat itu dikuasai oleh Partai Demokrat, dua kali memakzulkan Presiden Partai Republik Donald Trump - pada tahun 2019 dan 2021 - meskipun ia dibebaskan 2 kali oleh Senat.

Momen Joe Biden Peringati 22 Tahun Tragedi 9/11
Biden, yang mengalahkan Trump pada pemilu tahun 2020, berupaya untuk dipilih kembali pada tahun depan. Partai Republik, yang kini hanya menguasai DPR, menuduh Biden mengambil keuntungan saat ia menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 2017 dari usaha bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden. Meski begitu, Partai Republik belum memberikan bukti yang kuat.
Gedung Putih mengatakan tidak ada dasar membuka penyelidikan. Partai Demokrat menyebut pembicaraan soal pemakzulan di Partai Republik sebagai upaya mengalihkan perhatian publik terhadap hukuman Trump, yang menghadapi empat dakwaan pidana terpisah.

Share:

KESEHATAN TEKNOLOGI FINANCE PERISTIWA RAGAM PEMERINTAHAN

Konten Terkait

PERISTIWA Wakil Ketua DPRD Labura Apresiasi Gerak Cepat Bupati dan Wabup Tangani Banjir di Aek Kanopan

Wakil Ketua DPRD Labura Enduard Silver Sitorus apresiasi gerak cepat Bupati dan Wabup turunkan BPBD evakuasi warga serta dirikan dapur umum

Senin 13-Oct-2025 21:45 WIB

Wakil Ketua DPRD Labura Apresiasi Gerak Cepat Bupati dan Wabup Tangani Banjir di Aek Kanopan
PEMERINTAHAN Gelar Rapat Paripurna Bahas 4 Raperda Strategis, Sejumlah Fraksi DPRD Klaten Beri Catatan Kritis

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Sri Murni menilai perubahan Raperda BPD penting untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional.

Selasa 07-Oct-2025 21:07 WIB

Gelar Rapat Paripurna Bahas 4 Raperda Strategis, Sejumlah Fraksi DPRD Klaten Beri Catatan Kritis
RAGAM ANGGOTA DPR Melly Goeslow Disorot Gegara Tamatan SMA Tapi Duduk di Komisi X Bidang Pendidikan

Melly Goeslow dikritik oleh Psikolog Lita Gading. Lita Gading kerap mengkritik sejumlah anggota DPR RI dari kalangan artis.

Minggu 14-Sep-2025 20:30 WIB

ANGGOTA DPR Melly Goeslow Disorot Gegara Tamatan SMA Tapi Duduk di Komisi X Bidang Pendidikan
PERISTIWA DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran

Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.

Selasa 09-Sep-2025 20:50 WIB

DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran
PERISTIWA Listrik Telepon Nggak Dibayarin Lagi DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Dan Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri

DPR RI menindaklanjuti secara serius 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan mengambil sejumlah langkah konkret berupa pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggotanya.

Jumat 05-Sep-2025 20:56 WIB

Listrik Telepon Nggak Dibayarin Lagi DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Dan Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri

Tulis Komentar

Rekomendasi