Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Ganjar-Mahfud Ngaku Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran karena Telat Terima Undangan, KPU Skakmat

Rabu 24-Apr-2024 21:15 WIB

369

Ganjar-Mahfud Ngaku Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran karena Telat Terima Undangan, KPU Skakmat

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik buka suara soal pengakuan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang bilang terlambat menerima undangan.

KPU menegaskan dan memastikan pihaknya telah mengirim surat ke Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk datang ke acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024 hari ini, Rabu (24/4/2024). Bahkan kata dia, undangan itu dikirim kepada Ganjar dan Mahfud melalui dua cara.

"Yaitu metode konvensional, di mana surat undangan dalam bentuk fisik atau hardcopy, itu diserahkan secara langsung oleh petugas pengantar surat," kata Idham di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.

Idham mencontohkan untuk metode kedua adalah surat dalam bentuk digital. 

"Dengan dua metode itu, kami pastikan surat undangan sudah disampaikan. Prinsipnya kami sudah berkomunikasi, tidak hanya secara formal, tapi juga menggunakan cara informal," katanya.

Ganjar Pranowo sebelumnya sempat mengatakan alasannya tak menghadiri acara penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Yakni karena dia tidak menerima undangan KPU untuk penetapan capres cawapres terpilih hasil Pilpres 2024. Gibran baru mengaku pada pagi hari ini jika KPU RI akan mengumumkan hasil capres cawapres pemenang Pilpres 2024.
“Saya baru terima kabar pagi (hari ini). Semalam saya tanya staf saya tidak ada undangan,” ucap Ganjar, Rabu.

Sementara Mahfud MD mengungkap alasan dirinya tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di kantor KPU. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut mengaku baru mengetahui ada undangan untuk menghadiri acara itu 30 menit sebelumnya.

Mahfud pun mengaku menyesal tidak dapat menghadiri acara penetapan tersebut.

"Banyak yang bertanya, 'Kok Pak Mahfud tidak hadir?' Saya menyesal tidak bisa hadir karena saya juga baru mengetahui setengah jam sebelum acara, lewat telepon," kata Mahfud di Jakarta, Rabu.

Share:

KULINER PIALA DUNIA 2022 RAGAM TEKNOLOGI PEMERINTAHAN FINANCE

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Soal Revisi UU Pemilu, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebut, pihaknya belum dapat keputusan dari pimpinan DPR RI terkait wacana revisi UU Pemilu.

Rabu 10-Sep-2025 20:41 WIB

Soal Revisi UU Pemilu, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf
EVENT Lewat Diskusi Publik KPU RI Bahas Penerapan Pemilu Elektronik di Pilkada Mendatang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengundang sejumlah praktisi, akademisi, anggota partai politik hingga unsur masyarakat terkait untuk membahas wacana pemilu elektronik melalui forum diskusi publik.

Senin 25-Aug-2025 20:30 WIB

Lewat Diskusi Publik KPU RI Bahas Penerapan Pemilu Elektronik di Pilkada Mendatang
PERISTIWA Ganjar Pranowo Bicara Lapangan Kerja: Perkembangan Teknologi Melahirkan Jutaan Pekerjaan Baru

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo bicara terkait...

Selasa 15-Jul-2025 20:38 WIB

Ganjar Pranowo Bicara Lapangan Kerja: Perkembangan Teknologi Melahirkan Jutaan Pekerjaan Baru
PEMERINTAHAN Terkesan Main-main, KPU Papua “Disemprot” Pj Gubernur

Tak hanya itu saja, ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menyebutkan bahwa rapat pleno tersebut juga sebagai tindak lanjut KPU Provinsi Papua telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Selasa 25-Mar-2025 21:00 WIB

Terkesan Main-main, KPU Papua “Disemprot” Pj Gubernur
PERISTIWA Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Rabu 12-Mar-2025 21:00 WIB

Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Tulis Komentar

Rekomendasi