Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Empat Menteri Ini Layak di Reshuffle Presiden Prabowo

Jumat 14-Feb-2025 20:27 WIB

15

Empat Menteri Ini Layak di Reshuffle Presiden Prabowo

Foto : rmol

Brominemedia.com – Sejumlah menteri dinilai layak untuk dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, dan dilakukan pergantian atau reshuffle dengan sosok yang lebih kompeten. 

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai, terdapat empat menteri yang dia anggap layak untuk diganti Presiden Prabowo. 

"Pertama Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Bahlil Lahadalia. Inikan menyangkut kebijakan kemarin soal larangan pengecer jual gas elpiji 3 Kg (kilogram) ternyata bukan instruksi langsung dari Pak Prabowo kan," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 14 Februari 2025.

Untuk menteri kedua yang layak dilakukan reshuffle, lanjut Yusak adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, lantaran ada beberapa alasan terkait kepemimpinannya dan juga kinerja. 

"Mendikti Saintek itu diawal muncul polemik soal attitude yang kurang baik sebagai pejabat publik atau sebagai menteri. Kita sejauh ini juga tidak melihat visi Kemendikti Saintek ini apa untuk keluar dari tantangan pendidikan tinggi yang selama ini tidak jauh dari persoalan dasar, yakni soal kesejahteraan dosen termasuk yang ribut kemarin soal tunjangan pekerja," tuturnya. 

Mantan Dekan FISIP Universitas Pamulang (UNPAM) itu melanjutkan, menteri ketiga dan keempat yang layak untuk dicopot, ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Hal Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. 

"Kemudian terkait kinerja budi arie juga kita melihat 100 hari pertama itu belum nampak visi yang jauh untuk melompat sesuai dengan tupoksinya," tutur Yusak. 

"Kemudian yang terakhir menteri HAM malah justru diawal sudah membuat gaduh dengan meminta anggaran yang sangat besar. Padahal kita tidak melihat agenda penegakan ham dari beliau itu seperti apa," sambungnya menambahkan.

Konten Terkait

PERISTIWA Wibawa Pemerintah Prabowo Dipertanyan Setelah Terbit Instruksi Megawati

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut wibawa pemerintah era Prabowo Subianto dipertanyakan setelah muncul instruksi harian terbaru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Jumat 21-Feb-2025 21:03 WIB

Wibawa Pemerintah Prabowo Dipertanyan Setelah Terbit Instruksi Megawati
EVENT Dalih Efisiensi, Ahmad Dhani Rela Dewa 19 Tak Dibayar Demi Menteri Ara: Kita Bersahabat

Ahmad Dhani mengonfirmasi bahwa Dewa19 tidak dibayar untuk manggung diacara peluncuran logo baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Dhani menyampaikan kalau dirinya tak masalah sesekali tidak dibayar manggung di acara pemerintah karena Dewa19 juga sebelumnya sering mendapatkan job dari sana.

Jumat 21-Feb-2025 21:02 WIB

Dalih Efisiensi, Ahmad Dhani Rela Dewa 19 Tak Dibayar Demi Menteri Ara: Kita Bersahabat
PERISTIWA Pidatonya Dinilai Buruk, Menpar Widiyanti Putri Wardhana Diminta Ikut Pelatihan Public Speaking

Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, diminta ikut pelatihan public speaking. Imbas pidatonya...

Kamis 20-Feb-2025 20:32 WIB

Pidatonya Dinilai Buruk, Menpar Widiyanti Putri Wardhana Diminta Ikut Pelatihan Public Speaking
TREND Hadapi AI, Pemerintah Mulai Petakan Zonasi Lahan Data Center Indonesia

Pemerintah berkomitmen segera menetapkan zonasi lahan data center di Indonesia. Zonasi ini diharapkan bisa memaksimalkan potensi manfaat teknologi informasi seperti artificial intelligence (AI) di berbagai industri.

Kamis 20-Feb-2025 20:28 WIB

Hadapi AI, Pemerintah Mulai Petakan Zonasi Lahan Data Center Indonesia
EVENT DLH Kotim Resmi Membuka Program Sekolah Adiwiyata 2025, Batas Akhir Pengajuan 10 Maret 2025

Upaya menciptakan sekolah yang peduli lingkungan terus digalakkan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim resmi membuka kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mengikuti program Sekolah Adiwiyata 2025, dengan batas akhir pengajuan usulan hingga 10 Maret 2025.

Rabu 19-Feb-2025 20:40 WIB

DLH Kotim Resmi Membuka Program Sekolah Adiwiyata 2025, Batas Akhir Pengajuan 10 Maret 2025

Tulis Komentar