Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Efisiensi Anggaran Pemerintah, GIPI DIY Tertantang Promosi Secara Kolektif dan Mandiri

Kamis 30-Jan-2025 20:29 WIB

52

Efisiensi Anggaran Pemerintah, GIPI DIY Tertantang Promosi Secara Kolektif dan Mandiri

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY mendorong stakeholder pariwisata melakukan promosi secara kolektif. 

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengatakan keterbatasan anggaran pemerintah saat ini menjadi tantangan sekaligus momentum bagi stakeholder pariwisata untuk mandiri.

Menurut dia, industri dan stakeholder pariwisata harus mulai membiasakan cost sharing atau membagi biaya promosi. Tujuannya agar dapat tetap konsisten dalam melakukan promosi pariwisata.

“Ini adalah challenge dan momentum untuk menyamakan persepsi, bahwa pariwisata harus mampu mandiri, tanpa tergantung oleh anggaran pemerintah,” katanya, Kamis (30/01/2025).

“Bagaimana kemudian industri dan stakeholder pariwisata cost sharing untuk tetap melakukan promosi bersama 4 kabupaten 1 kota dengan provinsi, sebagai bentuk Jogja integrated promotion (promosi terintegrasi) untuk mendorong Jogja tourism integrated (pariwisata terintegrasi),” sambungnya.

Ia melanjutkan sudah saatnya industri pariwisata menyudahi pola lama, promosi tergantung dengan anggaran pemerintah.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi stakeholder pariwisata agar dapat mewujudkan promosi dan pariwisata yang terintegrasi antar kabupaten/kota. 

“Tidak banyak waktu untuk menghadapi dinamika dan tantangan pariwisata Jogja dengan pola lama. Mari semangati dengan pola baru dan semangat baru, bersama-sama membangun pariwisata Jogja ke depan,” lanjutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadhi mengungkapkan ada rasionalisasi anggaran di Dinas Pariwisata DIY.

Sehingga promosi yang bersifat langsung sulit dilakukan. Pihaknya mendorong agar industri pariwisata bisa melakukan promosi secara mandiri.

“Kami tidak bisa mendukung sepenuhnya seperti tahun 2019 dulu, karena ada rasionalisasi anggaran. Saat ini kita bisa mengembangkan pemasaran yang bersifat digital. Untuk pemasaran dan pengembangan kepariwisataan memanfaatkan potensi yang ada di setiap stakeholder pariwisata,” imbuhnya. 

Share:

OTOMOTIF EVENT KESEHATAN SAINS FIKSI FINANCE

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Prabowo Bicara soal Hukuman bagi Koruptor, Penjara Terpencil hingga Perampasan Aset

Presiden Prabowo Subianto mengaku terus mencari hukuman yang paling membuat jera terhadap koruptor. Hal itu disampaikan dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV, Retno Pinasti.

Senin 07-Apr-2025 20:31 WIB

Prabowo Bicara soal Hukuman bagi Koruptor, Penjara Terpencil hingga Perampasan Aset
PERISTIWA Ini Para Kandidat Kuat Kajati Jatim Pengganti Mia Amiati

Paska Mia pensiun, hingga saat ini Jaksa Agung Burhanuddin belum menunjuk siapa pengganti Kajati wanita pertama tersebut.

Minggu 06-Apr-2025 20:39 WIB

Ini Para Kandidat Kuat Kajati Jatim Pengganti Mia Amiati
PEMERINTAHAN Ferdinand Minta Masyarakat Tidak Suudzon: Evaluasi Dulu Penggunaan Listriknya

Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean menanggapi ramainya keluhan soal lonjakan tagihan listrik di...

Minggu 06-Apr-2025 20:35 WIB

Ferdinand Minta Masyarakat Tidak Suudzon: Evaluasi Dulu Penggunaan Listriknya
PERISTIWA Ratusan Napi Rutan Salemba Dipindahkan, KNPI Apresiasi Kinerja Kementerian Imipas

Ketua DPP KNPI M. Syahwan Arey mengapresiasi kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyrakatan RI atas pemindahan ratusan narapidana di Rutan Salemba, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Rabu 26-Mar-2025 21:11 WIB

Ratusan Napi Rutan Salemba Dipindahkan, KNPI Apresiasi Kinerja Kementerian Imipas
PEMERINTAHAN Terkesan Main-main, KPU Papua “Disemprot” Pj Gubernur

Tak hanya itu saja, ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menyebutkan bahwa rapat pleno tersebut juga sebagai tindak lanjut KPU Provinsi Papua telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Selasa 25-Mar-2025 21:00 WIB

Terkesan Main-main, KPU Papua “Disemprot” Pj Gubernur

Tulis Komentar

Rekomendasi