Kamis 15-Dec-2022 13:03 WIB
133

Foto : tempo
brominemedia.com - DPR resmi mengesahkan Undang-Undang tentang
Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dalam rapat paripurna
ke-13 yang digelar hari ini Kamis 15 Desember 2022. Menteri Hukum dan HAM,
Yasonna Laoly, menyebut perjanjian dengan negara tetangga ini merupakan upaya
pemerintah memberikan keadilan dan perlindungan bagi rakyat serta bentuk peran
aktif dalam lanskap internasional.
Menurut Yasonna, perjanjian kerja sama ini diperlukan dengan
berkaca pada tingginya mobilitas dan interaksi warga kedua negara. Sehingga,
kala dihadapkan pada penegakan hukum, muncul potensi permasalahan mengingat ada
batas wilayah yurisdiksi negara.
“Oleh karena itu, perlu ada perjanjian ekstradisi bagi
pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke wilayah negara yang diminta untuk
menjalani proses peradilan dan pelaksanaan putusan di wilayah negara yang
meminta karena melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi negara peminta,” kata
Yasonna dalam rapat paripurna, Kamis, 15 Desember 2022.
Selain faktor mobilitas yang tinggi, Yasonna menerangkan bahwa Indonesia memasukkan Singapura dalam daftar negara yang bebas visa. Dampaknya, kata dia, Singapura kerap menjadi tujuan akhir maupun tujuan transit pelaku kejahatan.

“Adanya kerja sama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya ada di Singapura,” kata Yasonna.
Adapun perjanjian ini mengatur sejumlah hal, seperti kesepakatan untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, pengecualian sukarela terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Hukum, Pangeran Khairul Saleh, mengatakan UU perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura ini penting untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana. Perjanjian ini, kata dia, sekaligus bentuk respon terhadap kebutuhan kerja sama internasional di bidang hukum.
“Khususnya dengan Singapura yang nanti akan berguna untuk mempererat hubungan bilateral negara,” kata dia.
Konten Terkait
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakan, ajakan di media sosial tersebut merupakan suara anak muda yang harus direspons pemerintah dengan bijaksana.
Selasa 18-Feb-2025 22:00 WIB
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Senin 17-Feb-2025 20:41 WIB
Pembangunan IKN dinilai kini menjadi beban besar Presiden Prabowo Subianto di tengah pengetatan anggaran pemerintah.
Rabu 12-Feb-2025 21:00 WIB
DPRD Kota Pekalongan dorong tiga Raperda usulan Pemkot Pekalongan mampu tingkatkan perekonomian masyarakat
Senin 10-Feb-2025 20:52 WIB
Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara diminta memanfaatkan PAD sebaik mungkin karena imbas dari pemangkasan anggaran dari Pempus
Senin 10-Feb-2025 20:51 WIB