Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

DPR Sahkan UU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Kamis 15-Dec-2022 13:03 WIB

227

DPR Sahkan UU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Foto : tempo

brominemedia.com - DPR resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dalam rapat paripurna ke-13 yang digelar hari ini Kamis 15 Desember 2022. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut perjanjian dengan negara tetangga ini merupakan upaya pemerintah memberikan keadilan dan perlindungan bagi rakyat serta bentuk peran aktif dalam lanskap internasional.

Menurut Yasonna, perjanjian kerja sama ini diperlukan dengan berkaca pada tingginya mobilitas dan interaksi warga kedua negara. Sehingga, kala dihadapkan pada penegakan hukum, muncul potensi permasalahan mengingat ada batas wilayah yurisdiksi negara.

“Oleh karena itu, perlu ada perjanjian ekstradisi bagi pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke wilayah negara yang diminta untuk menjalani proses peradilan dan pelaksanaan putusan di wilayah negara yang meminta karena melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi negara peminta,” kata Yasonna dalam rapat paripurna, Kamis, 15 Desember 2022.

Selain faktor mobilitas yang tinggi, Yasonna menerangkan bahwa Indonesia memasukkan Singapura dalam daftar negara yang bebas visa. Dampaknya, kata dia, Singapura kerap menjadi tujuan akhir maupun tujuan transit pelaku kejahatan.

“Adanya kerja sama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya ada di Singapura,” kata Yasonna.

Adapun perjanjian ini mengatur sejumlah hal, seperti kesepakatan untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, pengecualian sukarela terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Hukum, Pangeran Khairul Saleh, mengatakan UU perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura ini penting untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana. Perjanjian ini, kata dia, sekaligus bentuk respon terhadap kebutuhan kerja sama internasional di bidang hukum.

“Khususnya dengan Singapura yang nanti akan berguna untuk mempererat hubungan bilateral negara,” kata dia.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Gagal Dilengserkan, Bagaimana Reaksi Bupati Sudewo atas Hasil Paripurna DPRD Pati? Hadir Virtual

Bupati Pati Sudewo berjanji melakukan perbaikan kinerja setelah gagal dilengserkan lewat pemakzulan di sidang paripurna DPRD Pati.

Jumat 31-Oct-2025 21:09 WIB

Gagal Dilengserkan, Bagaimana Reaksi Bupati Sudewo atas Hasil Paripurna DPRD Pati? Hadir Virtual
PEMERINTAHAN Bahas KUA PPAS, Anggota Komisi II DPRD Manado Jeane Laluyan Minta Disperindag Kawal Pasar Murah

Anggota Komisi II, Jeane Laluyan memberi perhatian khusus terhadap upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Utara.

Kamis 30-Oct-2025 20:23 WIB

Bahas KUA PPAS, Anggota Komisi II DPRD Manado Jeane Laluyan Minta Disperindag Kawal Pasar Murah
PEMERINTAHAN Di Momen HUT ke-75 DPRD Klaten, Edy Sasongko Harap Fungsi Legislatif Lebih Mendengar Nurani Rakyat

Menurutnya, hal tersebut perlu diperkokoh. Dalam komitmen mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten.

Rabu 29-Oct-2025 20:18 WIB

Di Momen HUT ke-75 DPRD Klaten, Edy Sasongko Harap Fungsi Legislatif Lebih Mendengar Nurani Rakyat
PEMERINTAHAN Tekan Kecelakaan Siswa, DPRD Surabaya Dorong Penambahan Bus Sekolah Gratis

Anggota DPRD Surabaya, Herlina, usulkan penambahan bus sekolah untuk memperluas layanan transportasi gratis dan menekan angka kecelakaan di jalan.

Selasa 28-Oct-2025 20:15 WIB

Tekan Kecelakaan Siswa, DPRD Surabaya Dorong Penambahan Bus Sekolah Gratis
PEMERINTAHAN DPR Sindir Kepala Daerah Ribut soal TKD, Padahal Dana Mengendap Triliunan di Bank

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti para kepala daerah yang memprotes pemotongan TKD padahal masih ada dana pemerintah daerah senilai Rp234 triliun yang mengendap di bank

Kamis 23-Oct-2025 20:09 WIB

DPR Sindir Kepala Daerah Ribut soal TKD, Padahal Dana Mengendap Triliunan di Bank

Tulis Komentar