Selasa 16-Aug-2022 14:32 WIB
401
Foto : detik
brominemedia.com –
DPR RI menggelar rapat paripurna masa persidangan I tahun 2022-2023. Sebanyak
480 anggota hadir secara fisik.
Rapat diselenggarakan di gedung Nusantara, kompleks
parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI
Puan Maharani.
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Jokowi hadir sekaligus menyampaikan pidatonya terkait nota keuangan
RUU APBN 2023.
"Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah
hadir sebanyak 480 orang anggota, terdiri atas seluruh fraksi DPR RI, maka
kuorum telah tercapai dan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,
perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang
kesatu masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 hari Selasa tanggal 16
Agustus 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Puan
membuka rapat paripurna.
Berikut lengkap agenda paripurna pembukaan masa sidang:
1.
Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun
Sidang 2022-2023 oleh Ketua DPR RI.
2.
Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian
Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2023
beserta Nota Keuangannya.
3.
Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023
beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden RI kepada Ketua
DPR RI dilanjutkan dengan Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023
beserta Nota Keuangan dan Dokumen pendukungnya serta surat permintaan
pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI.
Share:
Konten Terkait
LS VINUS menilai wacana pemindahan kewenangan Pilkada ke DPRD sebagai bentuk perampasan kedaulatan rakyat.
Kamis 01-Jan-2026 20:23 WIB
DPRD akan mendorong agar perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru,
Kamis 01-Jan-2026 20:21 WIB
Isu pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka dan menggelinding cepat.
Selasa 30-Dec-2025 20:16 WIB
DPRD Kabupaten Malang menunggu Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa untuk memenuhi janjinya membayar setoran pendapatan daerah sebelum tutup tahun 2025
Jumat 26-Dec-2025 20:15 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mengatakan Indonesia berdiri di persimpangan sejarah hukum yang krusial. Untuk itu, kebutuhan akan kepastian hukum dalam interaksi lintas negara bukan sekadar wacana akademis, tetapi imperatif nasional.Kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan sebuah proklamasi kemandirian hukum perdata ...
Kamis 11-Dec-2025 20:30 WIB
