Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

FINANCE

DPR Bakal Panggil Menhub soal Penerapan Tarif KRL untuk Masyarakat

Jumat 30-Dec-2022 11:19 WIB

130

DPR Bakal Panggil Menhub soal Penerapan Tarif KRL untuk Masyarakat

Foto : tempo

brominemedia.com - DPR akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seiring dengan rencana pemerintah menerapkan tarif tiket kereta rel listrik (KRL) untuk masyarakat mampu atau orang kaya dan kelompok miskin. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kemenhub perlu memberi penjelasan perihal rencana tersebut.

"Kita perlu perjelas, yang disampaikan Menteri Perhubungan baru sekilas saja," kata Dasco di gedung Nusantara III, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin, 29 Desember.

Kemenhub berencana mengubah tarif KRL pada 2023. Tarif KRL yang selama ini Rp 3.000 sampai Rp 5.000 pun akan mengalami penyesuaian mengikuti kriteria penumpangnya.

DPR, kata Dasco, akan menanyakan tentang rencana pemerintah membedakan fasilitas sehubungan dengan tarif yang beragam itu. "Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda, tarif pun berbeda. Kalau yang berbeda itu agak lebih mahal, nanti kami akan tanyakan. Komisi teknis akan coba tanyakan kepada menteri setelah kita reses," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan pemerintah akan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL, termasuk penerapan harga tiket. Harga tiket KRL, kata dia, akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya, tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10-15 ribu.

Namun, Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antar-penumpan. Misalnya, data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Share:

Konten Terkait

PERISTIWA Tak Hanya Karhutla, DPRD Kuansing Minta BPBD Siagakan Personil Jelang Even Pacu Jalur

DPRD Kuansing meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuansing untuk menyiagakan personil jelang pelaksanaan even Pacu Jalur.

Jumat 23-May-2025 20:44 WIB

Tak Hanya Karhutla, DPRD Kuansing Minta BPBD Siagakan Personil Jelang Even Pacu Jalur
PEMERINTAHAN Komisi IV DPRD Klaten Sidak Puskesmas Delanggu, Dorong Peningkatan Fasilitas Rawat Inap

Puskesmas Delanggu mendadak didatangi Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten.

Selasa 20-May-2025 21:03 WIB

Komisi IV DPRD Klaten Sidak Puskesmas Delanggu, Dorong Peningkatan Fasilitas Rawat Inap
PERISTIWA RDP Kelangkaan Pertamax Ricuh, Anggota DPRD Balikpapan Gebrak Meja, Pertamina Walkout

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan berujung ricuh.

Selasa 20-May-2025 21:02 WIB

RDP Kelangkaan Pertamax Ricuh, Anggota DPRD Balikpapan Gebrak Meja, Pertamina Walkout
PERISTIWA DUGA WNA Langgar Izin Tinggal danamp;Investasi Ilegal! DPRD Bali danamp; Satpol PP Sidak ke Pantai Bingin Pecatu

Sidak digelar karena diduga terdapat Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal dan diduga investasi secara ilegal.

Selasa 06-May-2025 20:39 WIB

DUGA WNA Langgar Izin Tinggal danamp;Investasi Ilegal! DPRD Bali danamp; Satpol PP Sidak ke Pantai Bingin Pecatu
PEMERINTAHAN Siswa Bermasalah Bakal Digembleng di Barak Militer, DPR Soroti Aspek HAM dan Psikologi Anak

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.

Kamis 01-May-2025 20:25 WIB

Siswa Bermasalah Bakal Digembleng di Barak Militer, DPR Soroti Aspek HAM dan Psikologi Anak

Tulis Komentar