Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

FINANCE

DPR Bakal Panggil Menhub soal Penerapan Tarif KRL untuk Masyarakat

Jumat 30-Dec-2022 11:19 WIB

183

DPR Bakal Panggil Menhub soal Penerapan Tarif KRL untuk Masyarakat

Foto : tempo

brominemedia.com - DPR akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seiring dengan rencana pemerintah menerapkan tarif tiket kereta rel listrik (KRL) untuk masyarakat mampu atau orang kaya dan kelompok miskin. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kemenhub perlu memberi penjelasan perihal rencana tersebut.

"Kita perlu perjelas, yang disampaikan Menteri Perhubungan baru sekilas saja," kata Dasco di gedung Nusantara III, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin, 29 Desember.

Kemenhub berencana mengubah tarif KRL pada 2023. Tarif KRL yang selama ini Rp 3.000 sampai Rp 5.000 pun akan mengalami penyesuaian mengikuti kriteria penumpangnya.

DPR, kata Dasco, akan menanyakan tentang rencana pemerintah membedakan fasilitas sehubungan dengan tarif yang beragam itu. "Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda, tarif pun berbeda. Kalau yang berbeda itu agak lebih mahal, nanti kami akan tanyakan. Komisi teknis akan coba tanyakan kepada menteri setelah kita reses," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan pemerintah akan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL, termasuk penerapan harga tiket. Harga tiket KRL, kata dia, akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya, tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10-15 ribu.

Namun, Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antar-penumpan. Misalnya, data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Share:

Konten Terkait

PERISTIWA Wakil Ketua DPRD Labura Apresiasi Gerak Cepat Bupati dan Wabup Tangani Banjir di Aek Kanopan

Wakil Ketua DPRD Labura Enduard Silver Sitorus apresiasi gerak cepat Bupati dan Wabup turunkan BPBD evakuasi warga serta dirikan dapur umum

Senin 13-Oct-2025 21:45 WIB

Wakil Ketua DPRD Labura Apresiasi Gerak Cepat Bupati dan Wabup Tangani Banjir di Aek Kanopan
PEMERINTAHAN Gelar Rapat Paripurna Bahas 4 Raperda Strategis, Sejumlah Fraksi DPRD Klaten Beri Catatan Kritis

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Sri Murni menilai perubahan Raperda BPD penting untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional.

Selasa 07-Oct-2025 21:07 WIB

Gelar Rapat Paripurna Bahas 4 Raperda Strategis, Sejumlah Fraksi DPRD Klaten Beri Catatan Kritis
PEMERINTAHAN Sikap Ketua DPR Puan Maharani saat Indonesia Raya Dinilai Sesuai Aturan, Tak Harus Hormat Militer

Puan sempat menjadi sorotan publik karena tidak memberi hormat tangan saat lagu Indonesia Raya berkumandang dalam pelantikan menteri.

Rabu 01-Oct-2025 20:32 WIB

Sikap Ketua DPR Puan Maharani saat Indonesia Raya Dinilai Sesuai Aturan, Tak Harus Hormat Militer
RAGAM ANGGOTA DPR Melly Goeslow Disorot Gegara Tamatan SMA Tapi Duduk di Komisi X Bidang Pendidikan

Melly Goeslow dikritik oleh Psikolog Lita Gading. Lita Gading kerap mengkritik sejumlah anggota DPR RI dari kalangan artis.

Minggu 14-Sep-2025 20:30 WIB

ANGGOTA DPR Melly Goeslow Disorot Gegara Tamatan SMA Tapi Duduk di Komisi X Bidang Pendidikan
PEMERINTAHAN Soal Revisi UU Pemilu, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebut, pihaknya belum dapat keputusan dari pimpinan DPR RI terkait wacana revisi UU Pemilu.

Rabu 10-Sep-2025 20:41 WIB

Soal Revisi UU Pemilu, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf

Tulis Komentar