Jumat 03-Feb-2023 08:24 WIB
333

Foto : jawapos
brominemedia.com
– Dewan Masjid Indonesia (DMI) memastikan pihaknya menolak segala bentuk
politisasi di tempat ibadah. DMI menyerukan agar masjid digunakan sesuai dengan
fungsinya, yakni sebagai tempat ibadah dan menyampaikan pesan agama.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DMI Imam Addaruqutni
mengatakan, masjid mestinya menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan. Oleh
karena itu, kegiatan politik tidak diizinkan digelar di masjid, karena hanya untuk
kepentingan suatu kelompok.
“Masjid itu dimaknai sebagai jami, artinya tempat yang
menyatukan, paling inklusif. Jadi, embel-embel primodialisme, perbedaan semua
tidak ada. Karena itu masjid harus didukung suatu wujud persatuan,” ujar Imam
di Jakarta, Jumat (3/2).
Imam menyatakan, sangat mendukung kegiatan yang diadakan
Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia (P2MI), di mana mereka mendorong peranan
dakwah Islam berbasis masjid untuk mewujudkan pemilu yang damai.
Imam mendorong agar sosialisasi anti-politisasi masjid seperti yang digelar P2MI itu dapat dimasifkan. Menurut dia, hal ini penting untuk menghindari politik identitas dan kepentingan kelompok di antara para jemaah.
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

“Saya kira yang dilakukan oleh P2MI ini kalau misal terus dibesarkan, tentu lebih bagus ini. Kalau perlu bertemu Presiden (untuk membahas perihal tersebut). Kalau enggak, kampanye soal isu-isu identitas, atau politik identitas juga menguat, maka ini harus dikuatkan lagi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Imam juga menyinggung Muktamar DMI ke-8 yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun ini. Menurutnya, DMI akan mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk menentukan waktu pasti pelaksanaan Muktamar DMI ke-8. Sebab, pelaksanaan muktamar itu sempat tertunda gegara pandemi Covid-19.
“Karena saat ini ada isu yang berhubungan dengan mendekatnya pemilu, keputusan DMI bahwa ini (muktamar) akan ditunda atau tidak, mungkin dalam waktu dekat akan ada rapat. Untuk membicarakan apakah itu akan dilaksanakan pasca pemilu atau sebelum pemilu,” kata Imam
Sementara itu, Ketua DMI Jawa Barat, Ahmad Sidik mengatakan, pergantian Ketua Umum DMI harus mengikuti AD/ART organisasi yang telah ditetapkan. Saat ini, DMI dipimpin oleh Jusuf Kalla yang sudah dua periode menjabat. Pada periode selanjutnya, sesuai AD/ART, mantan Wakil Presiden Indonesia itu sudah tidak bisa mencalonkan diri.
“DMI Muktamar sudah diatur dalam AD/ART, lima tahun sekali ada penggantian kepengurusan. Pak JK dalam posisi sudah dua periode, diatur di AD/ART bahwa DMI itu hanya dua kesempatan,” jelasnya.
Sidik menegaskan pentingnya regenerasi pimpinan di internal DMI pusat. Hal ini, disebut Sidik untuk mewujudkan demokrasi dalam organisasi.
“Saya berharap penggantian seorang pimpinan atau ketua DMI pusat seyogyanya dijalankan sesuai dengan AD/ART. Jadi, saya berharap soal regenerasi itu satu keharusan di organisasi. Dan di demokrasi juga satu keharusan,” pungkasnya.
Konten Terkait
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini dinilai sebagai 'tokoh lengkap dan paripurna' yang telah menorehkan jejak penting bagi partai, bangsa, dan negara.
Kamis 14-Aug-2025 20:53 WIB
Ketua PP IPM Riandy Prawita berikan dukungan penuh kepada Menko Perekonomian Zulkifli Hasan soal visi pemberdayaan ekonomi rakyat.
Rabu 13-Aug-2025 20:51 WIB
Partai Golkar mengapresiasi capaian Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang sukses mencatatkan pencapaian kinerja positif pada semester pertama 2025.
Selasa 12-Aug-2025 20:43 WIB
Pandangan tajam Sujiwo Tejo dalam sebuah podcast baru-baru ini secara tidak langsung memberikan diagnosis dan 'obat' atas fenomena tersebut.
Selasa 12-Aug-2025 20:42 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluruskan janji soal 19 juta lapangan kerja yang ramai diberitakan. Gibran menyatakan bahwa terdapat kesalahan pemberitaan media terkait ucapannya.
Selasa 12-Aug-2025 20:38 WIB