China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek KCJB, Komisi VI DPR: Itu Hasil Punggutan Masyarakat

Foto : brominemedia

brominemedia.com — Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Baidowi mengkritisi sikap ngotot kreditur China yang meminta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dijadikan penjamin untuk menuntaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurut dia, jika hal hal tersebut disetujui oleh pemerintah Indonesia, maka akan menjadi beban berat bagi APBN.

"Ya kan jelas, proyek ini akan memberikan beban jangka panjang untuk APBN kita, tentu bukan saja masa konstruksi menimbulkan beban," kata Baidowi melalui pesan elektroniknya diterima di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

Karena itu, Sekretaris Fraksi PPP ini menyarankan agar permintaan China tersebut ditolak. Pasalnya, akan menimbulkan risiko besar bagi keuangan negara.

"Penggunaan jaminan APBN dan perpanjangan konsesi memiliki beberapa risiko besar terhadap keuangan negara," ujarnya.

Legislator Madura, Jawa Timur itu juga menyarankan pemerintah untuk melakukan negosiasi kembali dengan kreditur China guna mengembalikan kesepakatan awal pembangunan KCJB.

"Proyek kereta cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat," tuturnya.