Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja di Daerah

Selasa 15-Apr-2025 21:19 WIB

262

BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja di Daerah

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan perlindungan pekerja serta mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin esktrem baru di daerah.

Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R.P. Tendean menyatakan penguatan itu dilakukan lewat pemerintah daerah dengan mencapai universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker).

Hal itu diungkapkan Noudy saat membuka Focus Group Discussion bertajuk “Urgensi dan Strategi Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Utara, pada Selasa, 15 April 2025.

"Untuk mendorong capaian jamsosnaker, BSKDN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara guna merumuskan strategi kebijakan guna meningkatkan capaian universal coverage jamsosnaker di daerah," kata Noudy.

Penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2024 masih 0,83 persen. 

Karena itu, sangat penting mendorong peningkatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan melalui strategi kebijakan yang tepat.

Dalam lawatannya, Noudy membeberkan sejumlah tantangan dalam pencapaian universal coverage jamsosnaker. 

Noudy menyebut beberapa di antaranya terkait belum optimalnya dukungan regulasi, keterbatasan anggaran daerah, dan minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Selain itu, dirinya menilai kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih rendah.

“Pemerintah sebetulnya telah mengeluarkan regulasi untuk mendorong pencapaian universal coverage jamsosnaker seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Aturan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh daerah,” pesan Noudy.

Oleh sebab itu, dirinya berharap ada penguatan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kebijakan yang sinkron dan implementatif terkait jamsosnaker. 

Noudy juga mengimbau pemerintah daerah membangun kemitraan dengan dunia usaha sehingga dana corporate social responsibility (CSR) dapat dialokasikan untuk mengongkosi kepesertaan jamsosnaker bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan. 

“Kami juga mendorong agar data BPJS Ketenagakerjaan dapat terintegrasi dengan sistem administrasi desa untuk mempercepat verifikasi kepesertaan, sekaligus meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan,” terangnya.


Apresiasi Provinsi Jambi

Dalam kesempatan yang sama, Noudy memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini karena, Jambi dapat meningkatkan universal coverage jamsosnaker bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan melalui skema pembiayaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) yang dialokasikan kepada desa dan kelurahan. Inovasi ini dinilai baik dan dapat ditiru oleh pemerintah daerah lainnya.

“BSKDN tengah menyiapkan studi kelayakan untuk mereplikasi model BKBK Jambi ke provinsi lain dan pendampingan teknis. Harapan kami agar implementasi jamsosnaker ini dapat terus berlanjut dan efektif secara nasional,” pungkas Noudy.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN KPK 'Spill Tipis-Tipis' Sosok Juru Simpan Rp 1 Triliun Uang Hasil Korupsi Kuota Haji

Diduga kuat juru simpan adalah mereka yang menampung uang dari para agen travel haji yang berasal dari seluruh jemaah.

Kamis 25-Sep-2025 21:49 WIB

KPK 'Spill Tipis-Tipis' Sosok Juru Simpan Rp 1 Triliun Uang Hasil Korupsi Kuota Haji
PEMERINTAHAN Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Resmi Diperpanjang untuk Ketiga Kalinya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memberikan kelonggaran bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Rabu 24-Sep-2025 20:29 WIB

Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Resmi Diperpanjang untuk Ketiga Kalinya
PEMERINTAHAN Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Resmi Diperpanjang untuk Ketiga Kalinya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memberikan kelonggaran bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Rabu 24-Sep-2025 20:29 WIB

Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Resmi Diperpanjang untuk Ketiga Kalinya
EVENT PUNCAK Pujawali, Pendakian ke Gunung Agung Ditutup 3 Hari, Catat Tanggalnya!

Pihaknya sejak beberapa hari lalu, telah berkoordinasi dengan seluruh pemandu wisata Gunung Agung yang ada di semua jalur pendakian.

Rabu 24-Sep-2025 20:28 WIB

PUNCAK Pujawali, Pendakian ke Gunung Agung Ditutup 3 Hari, Catat Tanggalnya!
EVENT PLN Gelar Lomba Tata Kelola PDKB 2025 di Semarang: Perkuat Sistem Kelistrikan Zero Harm dan Zero Loss

Lomba ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga ruang belajar bersama meningkatkan keterampilan sekaligus menjaga keselamatan kerja tim PDKB.

Selasa 23-Sep-2025 20:57 WIB

PLN Gelar Lomba Tata Kelola PDKB 2025 di Semarang: Perkuat Sistem Kelistrikan Zero Harm dan Zero Loss

Tulis Komentar