Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Bobby Nasution Wajib Diperiksa KPK Terkait Korupsi Anak Buahnya, Yenti Garnasih: Penting Sekali

Senin 30-Jun-2025 21:15 WIB

259

Bobby Nasution Wajib Diperiksa KPK Terkait Korupsi Anak Buahnya, Yenti Garnasih: Penting Sekali

Foto : wartakota

Brominemedia.com – Pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diyakini begitu penting dalam upaya mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan jalan di Sumatera Utara.

Keterangan Bobby Nasution dianggap perlu untuk membuka fakta baru perihal dugaan korupsi pengadaan jalan di Sumatera Utara yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menjelaskan Bobby Nasution layak untuk dipanggil dan diperiksa KPK agar kasus yang ditangani terang benderang. 

"Menurut saya sih, penting sekali ya, namanya gubernur untuk diperiksa. Penting sekali," kata Yenti, dikutip dari tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Senin (30/6/2025).

Bukan tidak mungkin ada koordinasi antara gubernur dengan pihak yang terlibat dugaan korupsi pembangunan jalan tersebut.

Pasalnya Bobby Nasution sebagai kepala daerah mempunyai kuasa dan kewenangan terkait dengan anak buahnya. 

"Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas provinsi itu kan dekat sekali hubungannya sampai bahkan sudah dirilis bahwa kongkalikongnya sedemikian rupa," lanjutnya,

"Bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya enggak mencolok dan sebagainya. Itu berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya," papar Yenti.

Menurut Yenti, KPK tidak perlu ragu melakukan pemeriksaan terhadap Bobby Nasution untuk dimintai keterangan.

"Nah, nanti harusnya, terlibat apa tidak terlibat, ya ini gubernur harus diperiksa. Jadi jangan ragu gitu," tegasnya.

Kemudian Yenti mengaku senang, karena sudah ada sanksi sosial berupa karangan bunga pernyataan terima kasih kepada KPK, yang artinya, masyarakat masih peka dan geram terhadap kasus korupsi.

Hal tersebut, menurutnya, menjadi pendukung agar kepala daerah turut diperiksa dalam kasus ini.

"Saya senang sekali lihat banyak karangan bunga, artinya masyarakat ternyata masih marah, masih geram. Saya pikir sudah sudah enggak peka lagi terhadap korupsi. Ternyata bagus ini ya, paling tidak ini sudah ada sanksi moral, sanksi sosial bahwa begitu tersangka saja sudah ada papan bunga-papan bunga," papar Yenti.

"Jadi, seharusnya memang kepala daerah itu harus diperiksa. Ini kan sangat dekat karena Kepala Dinas PUPR Provinsi dan ternyata dari hasil sadapan memang mereka sudah kongkalikong dari awal, itu e-katalog juga sudah di sudah diatur bagaimana supaya yang ini menang, gitu kan," katanya.

Share:

TRAVEL TREND LIFESTYLE KOLOM PEMERINTAHAN HIBURAN

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Penjelasan Pramono Anung Soal Anggaran Rp100 Miliar untuk Bongkar Tiang Monorel, Jadi Polemik

Anggaran Rp100 miliar yang akan digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk pembongkaran 98 tiang monorel menuai polemik. Pramono Anung beri penjelasan.

Selasa 13-Jan-2026 20:06 WIB

Penjelasan Pramono Anung Soal Anggaran Rp100 Miliar untuk Bongkar Tiang Monorel, Jadi Polemik
PEMERINTAHAN UMP 2026 Jawa Tengah Naik 7,28%, Gubernur Jelaskan Penetapan Perhitungan Upah Minimum Provinsi

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menuturkan, rekomendasi dewan pengupahan telah resmi ditandatangani untuk seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Jumat 26-Dec-2025 20:17 WIB

UMP 2026 Jawa Tengah Naik 7,28%, Gubernur Jelaskan Penetapan Perhitungan Upah Minimum Provinsi
PEMERINTAHAN Pastikan Kelancaran Pelayanan Nataru, Wagub Jateng dan Wapres Tinjau Stasiun Tawang Semarang

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kamis 25-Dec-2025 20:33 WIB

Pastikan Kelancaran Pelayanan Nataru, Wagub Jateng dan Wapres Tinjau Stasiun Tawang Semarang
RAGAM BREAKING NEWS Gubernur Sumbar Tetapkan UMP 2026 Rp3.182.955., Naik 6,3 Persen

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar Tahun 2026

Senin 22-Dec-2025 20:14 WIB

BREAKING NEWS Gubernur Sumbar Tetapkan UMP 2026 Rp3.182.955., Naik 6,3 Persen
EVENT Kembangkan Ekonomi Pesantren Lewat OPOP, Bupati Mojokerto Diganjar Penghargaan Dari Gubernur Jatim

Eko-tren OPOP adalah program unggulan Pemprov Jatim untuk menciptakan kemandirian ekonomi pesantren, santri dan masyarakat

Kamis 18-Dec-2025 20:10 WIB

Kembangkan Ekonomi Pesantren Lewat OPOP, Bupati Mojokerto Diganjar Penghargaan Dari Gubernur Jatim

Tulis Komentar

Rekomendasi