Jumat 23-May-2025 20:42 WIB
193
Foto : tribunnews

Dongkrak Perekonomian UMKM
Inspektur Daerah Kudus, Eko Djumartono menambahkan, lahan eks Stasiun Kudus tersebut cukup luas, bisa disulap untuk menampung wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kudus.
Terutama, wisatawan religi yang berkunjung di kompleks makam Sunan Kudus dan Sunan Muria.
Nantinya, perencanaan atas pengembangan sentra kuliner Kudus ini ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
Menggandeng juga Dinas Perhubungan dalam hal penataan parkir pengunjung.
Eko menyebut, upaya pendirian sentra kuliner ini memiliki tujuan mendongkrak perekonomian UMKM Kudus.
Sekaligus, mengenalkan kuliner-kuliner khas Kota Kretek, yang tersentral di satu tempat.
Selain itu, pemanfaatan lahan bekas Stasiun Kudus ini juga bertujuan agar kawasan Kota Kudus tetap bersih.
Tidak ada lahan terbengkalai yang berpotensi menimbulkan kesan kumuh.
Kata Eko, harga sewa lahan 6000 meter persegi dengan jangka waktu 5 tahun diperkirakan mencapai Rp3,7 miliar.
Harga tersebut belum termasuk perhitungan bunga per tahun.
Dimungkinkan harga sewa itu mendapatkan diskon jika yang menyewa adalah pemerintah.
"Nantinya, pengelolaan sentra kuliner Kudus juga melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, juga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM," tuturnya.
Eko memastikan, saat ini masih dalam tahap menjajaki lokasi yang diproyeksikan sebagai sentra kuliner Kudus.
Hasil penjajakan di lapangan bakal dikomunikasikan lebih lanjut di tingkat Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya dikomunikasikan dengan pihak PT KAI.
Konten Terkait
Harbolnas 2025 kembali digelar dengan target transaksi Rp35 triliun. Pemerintah mendorong produk lokal agar belanja daring semakin meningkat.
Jumat 12-Dec-2025 20:15 WIB
Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil melontarkan...
Senin 08-Dec-2025 20:12 WIB
Dindukcapil Jogja buka layanan rekam KTP-el Sabtu-Minggu sepanjang Desember 2025 bagi warga yang belum rekam data.
Rabu 03-Dec-2025 20:57 WIB
Fernando Emas menyebut, terjadinya penjarahan di tengah banjir Sumatra mengindikasikan, pemerintah belum bergerak sesuai harapan masyarakat.
Selasa 02-Dec-2025 20:22 WIB
Gubernur Pramono Anung pastikan UMP DKI 2026 belum final, menunggu rekomendasi forum tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Senin 01-Dec-2025 20:21 WIB





