Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Aturan Bansos dari APBD di Masa Pilkada: Begini Menjelasan Kemendagri

Rabu 13-Nov-2024 20:35 WIB

38

Aturan Bansos dari APBD di Masa Pilkada: Begini Menjelasan Kemendagri

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Penyaluran bantuan sosial (bansos) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditunda hingga proses Pilkada 2024 selesai. 

Hanya bansos dari pemerintah pusat (kementerian) yang diperboleh dengan catatan harus dilaporkan.

Demikian surat edaran Kementerian Dalam Negeri. 

"Tadi sudah saya tandatangani surat edaran itu. Perlu dipahami bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024). 

Bima menuturkan, program bansos yang disalurkan oleh kementerian tidak perlu ditunda, asal dilaporkan. 

Terlebih, bansos yang penyalurannya perlu disegerakan. "Tentunya kami garis bawahi harus dilaporkan," ucap Bima. 

Menurut mantan Wali Kota Bogor, bansos yang biasa disalurkan maupun bantuan fiskal dari program Kementerian Keuangan untuk penurunan stunting tidak ditunda penyalurannya. 

"Itu masih bisa dilakukan (penyaluran), karena memang sudah ada jadwalnya apalagi sudah diberitakan kepada warga itu tidak apa-apa, tapi silahkan dilaporkan," kata Bima. 

Kata Wamendagri, keputusan penundaan bansos ini muncul dari banyak kontestan politik yang khawatir adanya penyalahgunaan wewenang.

Terutama calon petahana yang masih menjabat sebagai kepala daerah. 

Jadwal Pilkada Serentak 2024:

Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024 

Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024 

Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024 

Penetapan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP):

- Cabup-cawabup atau cawalkot-cawawalkot terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

- Cagub-cawagub terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU 

Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. 

- Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. 


Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih 

- Cabup-cawabup atau cawalkot-cawawalkot terpilih: 

Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a 

Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9 


Cagub-cawagub terpilih: 

- Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b 

- Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9.


Share:

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Perbaiki Jalan dan Jembatan Sepanjang 23,7 Km, PUPR Denpasar Alokasikan Anggaran Rp 189 Miliar

Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, AA Ngurah Bagus Airawata mengatakan di tahun 2025, ada 22 paket perbaikan jalan dan jembatan.

Kamis 16-Jan-2025 20:39 WIB

Perbaiki Jalan dan Jembatan Sepanjang 23,7 Km, PUPR Denpasar Alokasikan Anggaran Rp 189 Miliar
PEMERINTAHAN Melintasi Desa Prunggahan Kulon Kabupaten Tuban, Tol Trans Jawa Membentang 180,58 Km

Sebanyak 40 desa dan 5 Kecamatan di Kabupaten Tuban yang bakal terlindas proyek Tol Demak-Tuban sepanjang 180,58 Km, yang kini menjadi rencana

Kamis 16-Jan-2025 20:39 WIB

Melintasi Desa Prunggahan Kulon Kabupaten Tuban, Tol Trans Jawa Membentang 180,58 Km
PEMERINTAHAN Polres Aceh Utara Sajikan 70 Porsi Makanan Bergizi Gratis untuk Murid TK Kemala Bhayangkari

Kali ini menyediakan 70 porsi makanan khusus untuk murid-murid TK dalam upaya mendukung program pemerintah demi meningkatkan

Rabu 15-Jan-2025 20:48 WIB

Polres Aceh Utara Sajikan 70 Porsi Makanan Bergizi Gratis untuk Murid TK Kemala Bhayangkari
PEMERINTAHAN Heboh Buzzer Jadi Stafsus Menkomdigi, KSP: Enggak Bisa Dilantik Sembarangan

KSP menanggapi dilantiknya Rudi Sutanto menjadi Stafsus Bidang Strategis Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Rudi Sutanto disebut merupakan Rudi Valinka yang memiliki akun aktif @kurawa di media sosial X.

Rabu 15-Jan-2025 20:45 WIB

Heboh Buzzer Jadi Stafsus Menkomdigi, KSP: Enggak Bisa Dilantik Sembarangan
PEMERINTAHAN Harga Gabah dan Beras Naik, Petani Minta HPP Rp 7 Ribu per Kg, Mayoritas Petani Gurem

Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Barat (Jabar) akan optimalkan penyerapan gabah beras di tingkat petani, seiring dengan kebijakan pemerintah.

Rabu 15-Jan-2025 20:45 WIB

Harga Gabah dan Beras Naik, Petani Minta HPP Rp 7 Ribu per Kg, Mayoritas Petani Gurem

Tulis Komentar