APBN Indonesia Surplus Rp 107,4 Triliun

Foto : jpnn

brominemedia.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus hingga akhir Agustus 2022 mencapai Rp 107,4 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah tersebut naik 0,58 persen dari GDP Indonesia, sementara angka itu lebih tinggi dari realisasi surplus APBN Juli 2022 yang sebesar Rp 106,1 triliun.

"Secara keseluruhan APBN surplus Rp 107,4 triliun dan setara 0,58 persen terhadap PDB," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/9).

Menurut Sri Mulyani, neraca perdagangan melanjutkan tren surplus pada Agustus mencapai USD 5,76 miliar sehingga secara kumulatif surplus NP mencapai USD 34,92 miliar. Kemudian, ekspor dan impor Agustus 2022 juga mencatatkan capaian tertinggi dalam sejarah, yaitu ekspor mencapai USD 27,9 miliar atau tumbuh 30,15 persen (yoy), serta impor tumbuh 32,81 persen (yoy) didominasi impor bahan baku, barang modal, dan BBM.

Lebih lanjut, di sektor moneter dan keuangan, volatilitas global turut berdampak terhadap arus keluar di pasar SBN. Baca Juga: Formasi PPPK 2022 Ditetapkan, Bupati Ini Singgung soal Gaji dari APBN. Namun, pasar saham masih mencatatkan inflow (ytd) sejalan dengan pemulihan ekonomi yang cukup kuat.

Selanjutnya, dari segi kepemilikan SBN masih didominasi oleh perbankan dan BI, sementara porsi kepemilikan asing turun secara bertahap sejak akhir 2019 (38,57 persen) ke angka 14,70 persen per 22 September 2022.

"Tren capital outflow di emerging market termasuk Indonesia masih menjadi perhatian dan perlu diwaspadai pengaruh normalisasi kebijakan moneter global pada peningkatan cost of fund," ungkapnya.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan dengan adanya surplus APBN maka pembiayaan utang menurun. Pada akhir Agustus 2022, pembiayaan utang tercatat sebesar Rp 286,8 triliun, turun 46 persen (yoy) dibandingkan periode sama di 2021 yang mencapai Rp 531 triliun.

"Surplus tersebut menjadi strategi APBN sangat sesuai dengan tantangan yang sekarang ini berasal dari cost of fund yang tinggi, guncangan di sektor keuangan, dan tren kenaikan suku bunga, dan penguatan dolar AS," tegas Sri Mulyani.