PEMERINTAHAN

Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 243,9 Triliun

Selasa 23-May-2023 00:04 WIB 239

Foto : tempo

brominemedia.com--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang baru sebesar Rp 243,9 triliun.

Ia menjelaskan hingga 30 April 2023 realisasi pembiayaan anggaran mencapai mencapai Rp 223,9 triliun. Adapun pembiayaan melalui utang mencapai Rp 243,9 triliun atau setara 35 persen dari APBN.

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm


"Ini memang meningkat dari tahun lalu, terutama karena mengantisipasi dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun suku bunga di dalam negeri," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA yang digelar secara virtual pada Senin, 22 Mei 2023.

Berdasarkan presentasi yang dipaparkan, utang Rp 243,9 triliun itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN senilai Rp 240 triliun dan pinjaman Rp 3,9 triliun.

Untuk SBN, jumlahnya setara dengan 33,7 persen terhadap APBN dan tumbuh 68,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Sedangkan untuk pinjaman, jumlahnya lebih rendah 72,7 persen yoy, yakni Rp 14,2 triliun.

"Kita mengantisipasi dengan penerimaan yang cukup besar, maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik pada kuartal 1 ini," tutur Bendahara Negara tersebut.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK sebelumnya telah mengingatkan beratnya persoalan bangsa yang harus dipikul di masa yang akan datang. Sehingga, sebelum persoalannya semakin membesar dan membahayakan bangsa, maka harus diselesaikan. Salah satunya adalah utang negara.

Hal tersebut disampaikan dalam milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Mei 2023. JK mengatakan berutang memang mudah dilakukan, tapi yang susah adalah membayar utang. Dia menyinggung Indonesia membutuhkan presiden yang mampu menyelesaikannya.

"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan (presiden) yang sebenarnya adalah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya adalah yang berani untuk tampil menyelesaikan persoalan bangsa ke depan," ujar JK lewat keterangan tertulis dikutip Ahad, 21 Mei 2023.

JK menjelaskan, tingginya utang di Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah saat ini yakni dalam kepemimpinan Presiden Jokowi adalah yang terbesar.

"Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.

Share:

Konten Terkait

EVENT Menkeu Sri Mulyani Bantah THR Tahun 2025 Dihapus, Tapi Menpan RB Rini Widyantini Berkata Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pemerintah menghapus THR, gaji 13 dan 14 di tahun 2025, tapi MenPAN RB Rini Widyantini berkata lain.

Kamis 06-Feb-2025 20:32 WIB

PEMERINTAHAN Di Hadapan Wapres, Sri Mulyani Sapa Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin

Saat ini memang terjadi dualisme kepengurusan Kadin. Diketahui, sempat terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin antara Arsyad Rasyid

Jumat 04-Oct-2024 20:27 WIB

PENDIDIKAN Di Semarang, Menkeu Beberkan Kiat Indonesia Bangkit Lebih Cepat dari Pandemi

brominemedia.com - Memberi kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati jelaskan strategi dan kebijakan fiskal...

Selasa 24-Oct-2023 03:44 WIB

PEMERINTAHAN Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 243,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp 243,9 triliun. Apa alasannya?

Selasa 23-May-2023 00:04 WIB

PEMERINTAHAN Akhirnya Clear! Wamenkeu Akui Data Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp 349 T, Mahfud MD: Sekarang Tinggal Penegakan Hukumnya

"Akhirnya clear, kan? Wamenkeu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenkeu dan Menko Polhukam/PPATK."

Sabtu 01-Apr-2023 00:29 WIB

Tulis Komentar