PERISTIWA

Soal Larangan ASN Berpoligami, Ketua DPW PSI DKI Elva Farhi Qolbina Desak Pramono Anung Bikin Pergub

Jumat 07-Feb-2025 21:05 WIB 378

Foto : wartakota

Brominemedia.com – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mendukung pernyataan Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung soal larangan aparatur sipil negara (ASN) berpoligami. 

"Saya pikir pernyataan Mas Pram yang melarang para ASN untuk poligami merupakan langkah yang tepat," kata Elva kepada Warta Kota pada Jumat (7/2/2025).

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu pun berharap, pernyataan Pramono perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

Langkah konkret yang dimaksud itu, yaitu menerbitkan peraturan yang melarang poligami di lingkungan ASN.

Peraturan yang dimaksud bisa berupa Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

"Kami akan terus memantau langkah Mas Pram berikutnya," ucap Elva.

"Apa pun yang dilakukan oleh Mas Pram, kami mendesak untuk mempertimbangkan kondisi perempuan yang rentan mengalami kekerasan atau tindakan-tindakan merugikan lainnya apabila suami mereka berpoligami," jelas Elva.

Menurut Elva, poligami berpotensi mengganggu fokus ASN dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Dengan menambah jumlah pasangan, otomatis ASN yang melakukannya harus meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga, baik untuk istri-istrinya maupun anak-anaknya.

Elva menerangkan bahwa mengurusi kehidupan rumah tangga bukan hal yang mudah.

Mengurusi kehidupan rumah tangga menuntut banyak sumber daya dan waktu.

"Belum lagi kehidupan rumah tangga pasti memiliki dinamikanya sendiri," ujar Elva.

"Apakah para ASN yang berpoligami bisa membagi waktu antara istri-istri mereka dan pekerjaan, sehingga masih bisa tetap bekerja dengan optimal di kantor?," terang Elva.

"Belum lagi secara pengeluaran pasti akan bertambah. Jangan sampai malah menjadi celah untuk melakukan tindakan korupsi nantinya pada ASN yang melakukan poligami," tutur Elva.

Elva mengatakan bahwa para ASN harus ingat bahwa tugas utama mereka adalah pelayanan terhadap mesyarakat.

Jika berpoligami menyebabkan mereka kurang fokus dalam melaksanakan pekerjaannya, maka hal itu juga akan berdampak kepada kualitas pelayanan publik.

"Lagi-lagi, masyarakat yang akan dirugikan kalau itu terjadi. Fokus saja memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat DKI Jakarta," papar Elva.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Penjelasan Pramono Anung Soal Anggaran Rp100 Miliar untuk Bongkar Tiang Monorel, Jadi Polemik

Anggaran Rp100 miliar yang akan digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk pembongkaran 98 tiang monorel menuai polemik. Pramono Anung beri penjelasan.

Selasa 13-Jan-2026 20:06 WIB

PERISTIWA Terseret dalam Kasus Evia, Oknum Dosen DM Resmi Dinonaktifkan, Terancam Dipecat dari ASN

Unima mengambil langkah tegas terhadap oknum dosen berinisial DAM yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual.

Selasa 13-Jan-2026 19:06 WIB

PEMERINTAHAN Biaya UKT di PEM Akamigas Cepu 2026: Rincian per Semester dan Fasilitasnya

Biaya UKT PEM Akamigas Cepu 2026per semester bervariasi tergantung program studi dan pilihan boarding atau non-boarding.

Minggu 11-Jan-2026 20:23 WIB

PERISTIWA Kebijakan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil yang Membuatnya Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Kebijakan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil yang Membuatnya Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Jumat 09-Jan-2026 20:04 WIB

PERISTIWA Trump Kembali Soroti Greenland, Pakar Peringatkan Ancaman Serius

Pakar internasional mengingatkan bahwa ketertarikan kembali Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Greenland harus dipandang sebagai ancaman serius. Ini mencerminkan pola kebijakan luar negeri yang lebih...

Kamis 08-Jan-2026 01:15 WIB

Tulis Komentar