Satgas Pangan Mabes Polri Monitoring Harga Beras di Pasar Oesao Kabupaten Kupang
Kamis 23-Oct-2025 20:09 WIB
103
Foto : tribunnews
Brominemedia.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Kamis (23/10/2025) pagi.
Kegiatan ini dipimpin Kombes Pol Nasriadi, S.H., S.I.K., M.H. dari Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri, didampingi personel Ditreskrimsus Polda NTT, serta berkolaborasi dengan Perum Bulog, Bappenas, Dinas Perindustrian Kabupaten Kupang, dan Satreskrim Polres Kupang.
Sejak pukul 09.00 hingga 10.00 Wita, tim gabungan turun langsung menyusuri kios dan lapak pedagang beras untuk mengecek kondisi harga, ketersediaan stok, hingga kualitas beras medium maupun premium yang beredar di pasar.
Dalam monitoring tersebut, Kombes Pol Nasriadi melakukan dialog langsung dengan para pedagang guna mengetahui kondisi pasokan, distribusi, termasuk faktor penyebab fluktuasi harga di tingkat eceran.
Selain memantau harga, Satgas Pangan juga mengambil sampel beberapa jenis beras untuk diuji lebih lanjut di laboratorium.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi praktik curang, seperti pencampuran beras atau pengemasan ulang yang merugikan masyarakat.
“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen Polri bersama instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang tidak jujur, ” tutur Kombes Pol Nasriadi di sela kegiatan.
Pihak Bulog dan Bappenas yang turut mendampingi turut menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menjaga rantai pasok dan menekan potensi spekulasi harga di pasar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Reskrim Polres Kupang, AKP Yeni Setiono, S.H., bersama personelnya dari Satreskrim Polres Kupang.
Dengan monitoring terpadu ini, diharapkan distribusi dan harga sembilan bahan pokok (sembako), khususnya beras, tetap stabil menjelang akhir tahun agar masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga wajar dan kualitas terjamin. (nov)
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah melakukan penagihan denda terhadap sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tambang yang terbukti melakukan kegiatan secara ilegal. Sebab,mereka melakukan kegiatannya di kawasan hutan milik negara tanpa izin.Ada sebanyak 71 perusahaan (korporasi) sawit dan tambang yang diwajibkan membayar denda kepada negara. Total dendanya sebesar Rp 38,6 triliun.Ketua Tim Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak membeberkan, per 8 ...