Realisasikan Pergub Anies Baswedan, Transjakarta Serahkan Kartu Gratis untuk Prajurit Kodam Jaya

Foto : tempo

brominemedia.com - Jakarta - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyerahkan Kartu Layanan Transjakarta kepada TNI AD Kodam Jaya sebagai komitmen Pemprov DKI untuk menghadirkan layanan transportasi yang prima. Penyerahan ini merupakan tahap pertama dari 16 ribu kartu yang diserahkan untuk prajurit Kodam Jaya.

"Targetnya pada bulan Februari 2023 nanti kita akan serahkan total 16 ribu kartu yang sudah dicetak dan didistribusikan kepada seluruh anggota Kodam Jaya," ujar Direktur Utama Transjakarta, Yana Aditya, di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Jumat, 9 Desember 2022.

Sebanyak 3.620 kartu yang telah terverifikasi diserahkan kepada jajaran Kodam Jaya pada tahap pertama. Kartu layanan Transjakarta ini merupakan realisasi dari Pergub DKI Jakarta No. 133 tahun 2018 yang diteken Gubernur Anies Baswedan, terdapat 15 kelompok yang mendapatkan Kartu Layanan Gratis termasuk anggota TNI.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, biaya transportasi di Jakarta berkisar 23 - 30 persen dari pendapatan masyarakat per bulan. Pemprov DKI berupaya menekan biaya transportasi tersebut dengan melakukan perbaikan layanan transportasi termasuk melakukan integrasi secara utuh.

Berdasarkan hitungan normal, dalam sekali perjalanan menggunakan moda angkutan umum Transjakarta, MRT, dan LRT biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 22,5 ribu, karena tarif MRT dengan tujuan terjauh adalah Rp 14 ribu, LRT Rp 5 ribu, dan Transjakarta Rp 3,5 ribu. Dengan dilakukan integrasi secara utuh, maka tarif yang harus dibayarkan hanya Rp 10 ribu rupiah.

"Perhitungan ini tentu sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menekan pengeluaran masyarakat dari sektor transportasi," kata Syafrin.

Syafrin berharap, biaya transportasi masyarakat Jakarta per bulan dapat berkurang menjadi satu digit. "Target kami memang di kisaran 8 sampai 9 persen dari biaya perbulan masyarakat untuk biaya transportasi mereka," ucapnya.

Kerja sama Transjakarta dengan Kodam Jaya sudah dijalankan sejak 30 September 2022. Keterlibatan Kodam Jaya dianggap turut mendukung program pemerintah untuk mendorong masyarakat berpindah dari kendaran pribadi ke transportasi publik.