Program MBG Bisa Jadi Alat Pengendali Harga Pangan
Rabu 17-Dec-2025 20:13 WIB
8
Foto : mediaindonesia
Brominemedia.com - Para Ahli Gizi di setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) harus kreatif dalam menyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain harus sesuai dengan kandungan gizi, Ahli Gizi juga perlu memahami harga bahan baku pangan, sehingga dapat memilih bahan baku pangan yang bagus dengan harga terjangkau.
Dengan pemahaman itu program MBG bisa menjadi instrumen pengendali harga bahan pangan di tengah masyarakat. Karena itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang meminta agar para ahli gizi yang bertugas di dapur-dapur MBG untuk tidak sekadar textbook minded, yakni hanya memakai bahan baku yang itu-itu saja dan sekadar mencontoh dari buku-buku acuan, sementara justru terjadi kelangkaan bahan baku.
“Pemakaian terbesar adalah pakcoy, wortel, buncis, kacang, kemudian selada, timun kadang-kadang. Nah kalau Anda hanya di situ mengukurnya, hanya text book saja, maka akan terjadi kelangkaan produk-produk tadi dan harganya akan melejit,” kata Nanik dalam keterangannya, kemarin.
LONJAKAN HARGA
Nanik juga meminta para ahli gizi menghitung kandungan gizi bahan baku pangan apa saja yang mirip dengan bahan baku pangan di buku acuan. Jangan sampai mereka menyusun menu yang itu-itu saja. Karena pemakaian terus-menerus dalam jumlah banyak bisa memicu lonjakan harga. Padahal dengan Program MBG, seharusnya nasib petani bisa tertolong.
“Saat harga kentang turun, petani Wonosobo nangis, petani di Bandung itu nangis, Saya minta ke Pak Sony (Waka BGN Sony Sonjaya), instruksikan seluruh Ka SPPG menggunakan kentang. Pernah kan? Nah, akhirnya harga kentang bisa naik. Sebaliknya kalau Anda lihat harga di pasar sudah tinggi, tinggalkan. Pakai produk yang lain, supaya harga itu tidak terus tinggi,” ujar Nanik.
Menurut Nanik, salah satu misi Program MBG adalah mengendalikan harga bahan baku pangan di pasaran. Sebab, jika harga bahan baku pangan tidak dikendalikan maka akan terjadi inflasi.
ASOSIASI PENGUSAHA MBG
Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) secara resmi diperkenalkan kepada publik melalui agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Hasil Survei Nasional Tata Kelola Makan Bergizi Gratis yang diselenggarakan pada kemarin.
Momentum ini menjadi penanda penting hadirnya sebuah organisasi profesi yang secara khusus dibentuk untuk memperkuat fondasi Program MBG sebagai kebijakan strategis nasional.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman dan peluncuran hasil survei nasional tata kelola MBG, APPMBGI ingin memastikan bahwa seluruh mata rantai program, mulai dari pasokan bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi kepada penerima manfaat, berada dalam satu ekosistem kerja yang terintegrasi dan saling menguatkan.
PALING TERDAMPAK
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa pembentukan asosiasi ini berangkat dari kesadaran kolektif para pengusaha dan pengelola dapur MBG yang selama ini berada di titik paling rentan dalam rantai kebijakan. Berbagai dinamika mewarnai perjalanan program MBG mulai dari kasus keracunan massal hingga gangguan distribusi di lapangan, serta pengusaha dan pengelola dapur yang kerap menjadi kelompok yang paling terdampak. “Ironisnya, di balik tekanan tersebut, merekalah tulang punggung utama yang menopang keberlangsungan program dari hari ke hari,” ungkap dia.
TANGGUNGJAWAB TERBESAR
Rivai menilai, pengusaha dan pengelola dapur MBG kerap berada di lapisan terbawah dari rantai kebijakan, namun justru memikul tanggung jawab terbesar. Ketika terjadi masalah, sorotan publik dan tekanan sosial tertuju kepada dapur dan pelaksana lapangan, tanpa mempertimbangkan kompleksitas tata kelola serta panjangnya mata rantai kebijakan. Rivai menegaskan, APPMBGI bakal memastikan program MBG aman bagi anak-anak, adil bagi para pelaksana di lapangan, dan membanggakan bagi Indonesia. (Fal/H-1)
Kementerian Keuangan mencatat program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau sebanyak 40.911.407 penerima manfaat secara nasional hingga 10 November 2025.